A tribute to those we lost in 2011, including the legendary Elizabeth Taylor, boxing giant Joe Frazier, tech visionary Steve Jobs, and the tragic and soulful Amy Winehouse.
21 Desember 2011
21 Oktober 2011
02 Maret 2009
Warga Cimahi Bingung Biaya KTP
CIMAHI – Warga Kota Cimahi ternyata masih kebingungan dengan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal, KTP merupakan kartu identitas resmi setiap warga di Indonesia. Saking pentingnya, di beberapa daerah sering dilakukan razia atau operasi yustisi pada warganya.
“Saya kurang tahu berapa biaya pembuatan KTP di sini. Memang, saya pernah denger katanya gratis. Tapi ngga tahu juga. Waktu ngurus di kecamatan katanya gak bayar. Tapi karena waktu itu saya dibantu sama pihak RT, saya bayar sebesar Rp20 ribu sebagai ucapan terima kasih saja,” kata Novi (27), warga Kecamatan Cimahi Tengah, kepada Bandung Ekspres, kemarin.
Menurut Novi, jika diurus sendiri, biaya KTP bisa berlipat-lipat, bahkan bisa mencapai Rp100 ribu. Sayangnya, dia tidak merinci untuk biaya apa saja nilai uang tersebut. ‘Saya sih denger-denger, bisa sampai Rp100 ribu untuk biaya KTP. Untungnya, waktu itu ada yang bantu,” katanya seraya menambahkan, proses pembuatan KTP di kecamatan cukup cepat dan hanya membutuhkan waktu satu minggu.
Lain lagi dengan Iip Saripudin (40). Karena mempunyai koneksi di kelurahan, ia mengaku tidak mengeluarkan uang sepeser pun saat membuat KTP. "Saya punya kakak yang kerja di kelurahan, jadi saya minta bantuan ke dia. karena itu saya nggak bayar sama sekali," katanya. Ia sendiri tidak mengetahui berapa biaya pengurusan yang sebenarnya. Dengan bantuan saudaranya, aku Iip, dalam waktu 2 minggu KTP miliknya sudah beres.
Pernyataan mengagetkan justru keluar dari mulut Edi (30). Saat membuat KTP, ia harus merogoh kocek sampai Rp200 ribu. “Waktu itu saya nggak mau ribet, jadi nembak saja. Semuanya RT yang ngurus. Akhirnya saya harus bayar Rp200 ribu," katanya. Hanyasaja, kata dia, kejadian itu sudah berlangsung sejak lama. “Itu sudah beberapa tahun lalu, tapi saya lupa tahun berapa. Untuk sekarang saya nggak tahu berapa, soalnya KTP saya belum diperpanjang," kata Edi.
Sementara Galih (18) warga Kecamatan Cimahi Selatan mengaku, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan KTP hanya Rp13 ribu. Sebab, kata dia, seluruh proses administrasi diurus sendiri. “Karena semuanya saya urus sendiri, biayanya cuma Rp13 ribu. Mulai dari minta pengantar ke RT/RW, pengisian formulir, sampai ke kecamatan," paparnya.
Hanya saja ia menyayangkan data KTP miliknya tidak sesuai dengan formulir yang diisi. Padahal, kata dia, saat mengisi formulir, datanya tidak salah. Akibatnya, Galih mengaku kerap kesulitan mengisi aplikasi yang mengharuskan namanya tercantum sesuai KTP. “Contohnya kalau buat rekening di bank.Pihak bank suka nanya, kok namanya beda sama yang di KTP? Ya saya jawab KTP nya yang salah," ujarnya. Ia mengakui malas untuk memperbaiki KTP miliknya. “Ah males, ribet,” kata Galih. (han)
“Saya kurang tahu berapa biaya pembuatan KTP di sini. Memang, saya pernah denger katanya gratis. Tapi ngga tahu juga. Waktu ngurus di kecamatan katanya gak bayar. Tapi karena waktu itu saya dibantu sama pihak RT, saya bayar sebesar Rp20 ribu sebagai ucapan terima kasih saja,” kata Novi (27), warga Kecamatan Cimahi Tengah, kepada Bandung Ekspres, kemarin.
Menurut Novi, jika diurus sendiri, biaya KTP bisa berlipat-lipat, bahkan bisa mencapai Rp100 ribu. Sayangnya, dia tidak merinci untuk biaya apa saja nilai uang tersebut. ‘Saya sih denger-denger, bisa sampai Rp100 ribu untuk biaya KTP. Untungnya, waktu itu ada yang bantu,” katanya seraya menambahkan, proses pembuatan KTP di kecamatan cukup cepat dan hanya membutuhkan waktu satu minggu.
Lain lagi dengan Iip Saripudin (40). Karena mempunyai koneksi di kelurahan, ia mengaku tidak mengeluarkan uang sepeser pun saat membuat KTP. "Saya punya kakak yang kerja di kelurahan, jadi saya minta bantuan ke dia. karena itu saya nggak bayar sama sekali," katanya. Ia sendiri tidak mengetahui berapa biaya pengurusan yang sebenarnya. Dengan bantuan saudaranya, aku Iip, dalam waktu 2 minggu KTP miliknya sudah beres.
Pernyataan mengagetkan justru keluar dari mulut Edi (30). Saat membuat KTP, ia harus merogoh kocek sampai Rp200 ribu. “Waktu itu saya nggak mau ribet, jadi nembak saja. Semuanya RT yang ngurus. Akhirnya saya harus bayar Rp200 ribu," katanya. Hanyasaja, kata dia, kejadian itu sudah berlangsung sejak lama. “Itu sudah beberapa tahun lalu, tapi saya lupa tahun berapa. Untuk sekarang saya nggak tahu berapa, soalnya KTP saya belum diperpanjang," kata Edi.
Sementara Galih (18) warga Kecamatan Cimahi Selatan mengaku, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan KTP hanya Rp13 ribu. Sebab, kata dia, seluruh proses administrasi diurus sendiri. “Karena semuanya saya urus sendiri, biayanya cuma Rp13 ribu. Mulai dari minta pengantar ke RT/RW, pengisian formulir, sampai ke kecamatan," paparnya.
Hanya saja ia menyayangkan data KTP miliknya tidak sesuai dengan formulir yang diisi. Padahal, kata dia, saat mengisi formulir, datanya tidak salah. Akibatnya, Galih mengaku kerap kesulitan mengisi aplikasi yang mengharuskan namanya tercantum sesuai KTP. “Contohnya kalau buat rekening di bank.Pihak bank suka nanya, kok namanya beda sama yang di KTP? Ya saya jawab KTP nya yang salah," ujarnya. Ia mengakui malas untuk memperbaiki KTP miliknya. “Ah males, ribet,” kata Galih. (han)
Adu Suara di Lomba Kicau Burung
BAROS- Siang kemarin Lapangan Pusdik Armed begitu meriah. Sorak sorai penonton begitu membahana. Di pinggir lapangan, mereka saling teriak. Mereka bukan sedang menonton sepakbola, tapi sedang menyemangati burung peliharaannya yang sedang berlomba di Lomba Amal Burung Berkicau "BnR Cup". Teriakan pemilik burung ini ditimpali dengan kicauan burung yang sedang berlomba. Sementara para juri sibuk menilai aksi dan kicauan burung para peserta.
Menurut Ketua Pelaksana lomba, Susanto Hamdani, acara tersebut bertujuan sebagai lomba amal. “Tujuan utama dari lomba ini sebetulnya amal. Nanti hasil dari lomba ini akan kami sumbangkan untuk membantu korban-korban bencana alam, terutama di daerah Bandung dan Jawa Barat," ujarnya.
Kelas yang diperlombakan, menurut Susanto, bermacam-macam. "Untuk lomba kali ini kami perlombakan sampai 32 kelas. Yang paling bergengsi kelas Anis Merah, hadiah utamanya sampai Rp10 juta," terangnya. Susanto menambahkan total hadiah untuk keseluruhan kelas mencapai Rp120 juta.
Sementara untuk penilaian, lanjut Susanto, berdasarkan pada keadaan fisik burung, volume kicauan, gaya, dan irama kicauan. "Jadi tidak hanya kicauan saja, tapi keseluruhan fisik burung juga dinilai," tambahnya.
Ternyata, peserta yang mendaftar tak hanya dari Kota Bandung saja, tapi juga dari luar kota. "Sebagian besar peserta memang dari Bandung, tapi ada juga beberapa yang dari Jakarta, Garut, Sumedang, dan daerah Jawa barat lain. Bahkan ada yang dari Kediri dan Semarang," lanjutnya bangga.
Walau baru pertama kali menggelar lomba, sambutan dari peserta sangat tinggi. "Alhamdulillah respon dari penggemar burung sangat baik. Dari data sementara, ada 1.200 burung yang didaftarkan. Kami cukup bangga,” ujarnya. Padahal, lanjut Susanto, awalnya lomba ini hanya untuk regional Bandung saja. Kemungkinan jumlah burung yang diperlombakan bisa bertambah karenalombanya belum selesai.
Sementara salah seorang peserta, Purnomo, mengaku senang dengan pelombaan kali ini. Untuk mengikutkan burung peliharaannya, ia rela merogoh kocek sebesar Rp150 ribu. "Walaupun kalah, saya cukup senang ikutan lomba. Rasanya gimana gitu," ujarnya sambil tertawa. Menurut warga Gunung Batu ini, ia sering ikutan lomba semacam ini. "Saya lumayan sering ikutan lomba. Dari 2001 saya ikut lomba seperti ini. Alhamdulillah pernah juara beberapa kali," tambahnya. (han)
Menurut Ketua Pelaksana lomba, Susanto Hamdani, acara tersebut bertujuan sebagai lomba amal. “Tujuan utama dari lomba ini sebetulnya amal. Nanti hasil dari lomba ini akan kami sumbangkan untuk membantu korban-korban bencana alam, terutama di daerah Bandung dan Jawa Barat," ujarnya.
Kelas yang diperlombakan, menurut Susanto, bermacam-macam. "Untuk lomba kali ini kami perlombakan sampai 32 kelas. Yang paling bergengsi kelas Anis Merah, hadiah utamanya sampai Rp10 juta," terangnya. Susanto menambahkan total hadiah untuk keseluruhan kelas mencapai Rp120 juta.
Sementara untuk penilaian, lanjut Susanto, berdasarkan pada keadaan fisik burung, volume kicauan, gaya, dan irama kicauan. "Jadi tidak hanya kicauan saja, tapi keseluruhan fisik burung juga dinilai," tambahnya.
Ternyata, peserta yang mendaftar tak hanya dari Kota Bandung saja, tapi juga dari luar kota. "Sebagian besar peserta memang dari Bandung, tapi ada juga beberapa yang dari Jakarta, Garut, Sumedang, dan daerah Jawa barat lain. Bahkan ada yang dari Kediri dan Semarang," lanjutnya bangga.
Walau baru pertama kali menggelar lomba, sambutan dari peserta sangat tinggi. "Alhamdulillah respon dari penggemar burung sangat baik. Dari data sementara, ada 1.200 burung yang didaftarkan. Kami cukup bangga,” ujarnya. Padahal, lanjut Susanto, awalnya lomba ini hanya untuk regional Bandung saja. Kemungkinan jumlah burung yang diperlombakan bisa bertambah karenalombanya belum selesai.
Sementara salah seorang peserta, Purnomo, mengaku senang dengan pelombaan kali ini. Untuk mengikutkan burung peliharaannya, ia rela merogoh kocek sebesar Rp150 ribu. "Walaupun kalah, saya cukup senang ikutan lomba. Rasanya gimana gitu," ujarnya sambil tertawa. Menurut warga Gunung Batu ini, ia sering ikutan lomba semacam ini. "Saya lumayan sering ikutan lomba. Dari 2001 saya ikut lomba seperti ini. Alhamdulillah pernah juara beberapa kali," tambahnya. (han)
Pengobatan Gratis di Baros
BAROS – Meski akses di bidang kesehatan sudah cukup mudah, ternyata masih banyak warga yang kesulitan berobat. Hal ini disebabkan keadaan ekonomi sekarang yang sangat membebani masyarakat. Untuk itulah Departemen Pemberdayaan Perempuan (DPP) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kota Cimahi menggelar pengobatan gratis di Kelurahan Baros, Kecamatan. Cimahi Tengah, kemarin (1/3).
“Walau akses kesehatan bisa dibilang mudah, keadaan ekonomi sekarang yang sangat berat menyebabkan warga kurang memperhatikan kesehatan dirinya. Semua serba mahal. Boro-boro mikir ke puskesmas, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka susah," ujar Wakil Ketua DPP DPC PDIP Cimahi sekaligus penanggung jawab kegiatan, dr Rinie Chaerunnisa.
Menurut Rinie, masyarakat sangat antusias mengikuti pengobatan gratis ini. “Dari tadi pagi (kemarin), banyak warga Baros yang berobat ke sini. Mereka sangat antusias dengan acara ini," ujar Rinie. Dari pengakuan Rinie, sampai sore kemarin sudah 125 pasien yang memanfaatkan pengobatan gratis ini.
Dikatakan Rinie, umumnya warga yang berobat ke posko mengeluhkan penyakit ringan, seperti demam, ISPA dan pusing-pusing. “Yang datang ke sini penyakit umum saja, yang ringan. Ada juga yang mengeluhkan darah tinggi,” lanjutnya. Warga yang sakit itu diperiksa oleh dia dengan dibantu oleh pengurus PDIP yang lain. “Selain kami obati, obatnya juga gratis,” lanjutnya. (han)
“Walau akses kesehatan bisa dibilang mudah, keadaan ekonomi sekarang yang sangat berat menyebabkan warga kurang memperhatikan kesehatan dirinya. Semua serba mahal. Boro-boro mikir ke puskesmas, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka susah," ujar Wakil Ketua DPP DPC PDIP Cimahi sekaligus penanggung jawab kegiatan, dr Rinie Chaerunnisa.
Menurut Rinie, masyarakat sangat antusias mengikuti pengobatan gratis ini. “Dari tadi pagi (kemarin), banyak warga Baros yang berobat ke sini. Mereka sangat antusias dengan acara ini," ujar Rinie. Dari pengakuan Rinie, sampai sore kemarin sudah 125 pasien yang memanfaatkan pengobatan gratis ini.
Dikatakan Rinie, umumnya warga yang berobat ke posko mengeluhkan penyakit ringan, seperti demam, ISPA dan pusing-pusing. “Yang datang ke sini penyakit umum saja, yang ringan. Ada juga yang mengeluhkan darah tinggi,” lanjutnya. Warga yang sakit itu diperiksa oleh dia dengan dibantu oleh pengurus PDIP yang lain. “Selain kami obati, obatnya juga gratis,” lanjutnya. (han)
01 Maret 2009
Hi-Mall Gelar Buku Murah
GANDAWIJAYA - Buku adalah gudangnya ilmu. Karena buku merupakan pintu gerbang pengetahuan. karena itu, untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan buku, Cimahi Mall bekerja sama dengan Gerai Buku Tisera mengadakan bursa buku murah.
Salah seorang penjaga stand, Reni mengatakan bursa buku ini akan diselenggarakan sejak Minggu (27/2) dan rencananya akab berakhir pada 5 April mendatang.
Terkait harga buku, menurut Reni, semua buku mendapat potongan harga yang besarnya bervariasiantara 15% sampai 50%.
Adapun untuk jenis buku yang ditawarkan, lanjut reni, sangat beragam, mulai dari buku agama sampai komik jepang.
Dikatakan, selain untuk meningkatkan minat baca, bursa buku ini juga bertujuan untuk mengetes pangsa pasar di Cimahi. "Kami sedang test market, apakah prospek di sini bagus atau tidak. Jika bagus, mungkin kami akan buka cabang di sini," katanya.
Dari pantauan Bandung Ekspres, Sampai siang kemarin, bursa buku tersebut mendapat respon cukup baik dari masyarakat/ Salah serang pengunjung, Santi, siswa SMK di Cimahi bersama rekan-rekannya kepada mengatakan, sangat menyambut baik adanya bazar buku murah. "Seneng dong bisa beli buku diskonnya sampai 50 persen, namun saya gak tahu apa buku yang saya cari ada atau tidak, saya sedang cari buku komik," ujar Santi.(han)
Salah seorang penjaga stand, Reni mengatakan bursa buku ini akan diselenggarakan sejak Minggu (27/2) dan rencananya akab berakhir pada 5 April mendatang.
Terkait harga buku, menurut Reni, semua buku mendapat potongan harga yang besarnya bervariasiantara 15% sampai 50%.
Adapun untuk jenis buku yang ditawarkan, lanjut reni, sangat beragam, mulai dari buku agama sampai komik jepang.
Dikatakan, selain untuk meningkatkan minat baca, bursa buku ini juga bertujuan untuk mengetes pangsa pasar di Cimahi. "Kami sedang test market, apakah prospek di sini bagus atau tidak. Jika bagus, mungkin kami akan buka cabang di sini," katanya.
Dari pantauan Bandung Ekspres, Sampai siang kemarin, bursa buku tersebut mendapat respon cukup baik dari masyarakat/ Salah serang pengunjung, Santi, siswa SMK di Cimahi bersama rekan-rekannya kepada mengatakan, sangat menyambut baik adanya bazar buku murah. "Seneng dong bisa beli buku diskonnya sampai 50 persen, namun saya gak tahu apa buku yang saya cari ada atau tidak, saya sedang cari buku komik," ujar Santi.(han)
Batas Kota Belum Jelas-Petugas dan Masayrakat Bingung Urus Administrasi
MELONG - Sampai saat ini batas antara kota Bandung dan Cimahi di beberapa tempat masih belum jelas. Salah satunya di kelurahan Melong yang langsung berbatasan dengan kelurahan Cijerah, kota Bandung. Masalah ini terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kelurahan Melong, Kec. Cimahi Selatan, kemarin(28/2).
Menurut Ketua pokja Penataan dan Penegakan Hukum Kel. Melong, Taufik Ibrahim, akibat tidak jelasnya perbatasan ini, menyebabkan pihak kelurahan kebingungan dalam menagih pajak pada penghuni di perbatasan. "Kami jadi bingung, mereka harus bayar pajak ke mana? Apakah ke Bandung atau ke Cimahi?" ungkapnya.
Menurut Taufik, beberapa rumah di Melong terletak tepat di batas kota. "Ada rumah yang depannya di Melong, tapi belakangnya di Cijerah. Jelas ini membingungkan. Mereka termasuk warga mana?" lanjut Taufik.
Sebagai ketua pokja, Taufik mengharapkan pihak pemkot segera memperjelas hal ini agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. "Kami inginnya masalah ini diperjelas. Saya inginkan ada pembicaraan antara Dinas Tata Kota dengan kota Bandung mengenai batas ini. Jangan sampai ada satu rumah yang sebelah ke Cimahi, sebelah lagi ke Bandung," lanjut Taufik.
Sementara itu, selain membahas mengenai penataan dan penegakan hukum, dalam musrenbang kemarin juga dibahas masala mengenai penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan pendidikan dan kesehatan.
Dalam bidang penyediaan lapangan kerja, pihak kelurahan akan membuka kursus-kursus keterampilan bagi masyarakat. Sedangkan di bidang pendidikan, akan Pemkot Cimahi berrencana membangun perpustakaan desa.
Sedianya musrenbang kemarin akan dihadiri oleh Walikota Cimahi, Ir Itoc Tohija MM. Namun dari keterangan panitia, Itoc berhalangan hadir, dan hanya diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang), Drs. Buce M.
Dalam sambutannya Itoc mengatakan, Tahun ini pemkot akan mendorong percepatan ekonomi makro untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara untuk prioritas pembangunan, Itoc menyatakan akan menyesuaikan dengan Perwal No. 3 tahun 2008 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012, yaitu mengembangkan industri kreatif.
Itoc optimis industri kreatif bisa dikembangkan di Cimahi karena memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adanya SMK Tekonologi informasi dan dekat dengan Perguruan Tinggi. "Kami optimis industri ini bisa dikembangkan dengan baik," ujarnya.
Industri yang akan dikembangkan Cimahi, lanjut Itoc, diantaranya adalah industri kerajinan, arsitektur, video, piranti lunak dan riset dan pengembangan.
Karena itu Itoc berharap, Industri tersebut bisa dikembangkan dan harus mendapat kemudahan dalam perizinan dan investasi. Tidak hanya itu, infrastruktur juga harus ditingkatkan untuk menaikan tingkat investasi Di kota Cimahi.(han)
Menurut Ketua pokja Penataan dan Penegakan Hukum Kel. Melong, Taufik Ibrahim, akibat tidak jelasnya perbatasan ini, menyebabkan pihak kelurahan kebingungan dalam menagih pajak pada penghuni di perbatasan. "Kami jadi bingung, mereka harus bayar pajak ke mana? Apakah ke Bandung atau ke Cimahi?" ungkapnya.
Menurut Taufik, beberapa rumah di Melong terletak tepat di batas kota. "Ada rumah yang depannya di Melong, tapi belakangnya di Cijerah. Jelas ini membingungkan. Mereka termasuk warga mana?" lanjut Taufik.
Sebagai ketua pokja, Taufik mengharapkan pihak pemkot segera memperjelas hal ini agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. "Kami inginnya masalah ini diperjelas. Saya inginkan ada pembicaraan antara Dinas Tata Kota dengan kota Bandung mengenai batas ini. Jangan sampai ada satu rumah yang sebelah ke Cimahi, sebelah lagi ke Bandung," lanjut Taufik.
Sementara itu, selain membahas mengenai penataan dan penegakan hukum, dalam musrenbang kemarin juga dibahas masala mengenai penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan pendidikan dan kesehatan.
Dalam bidang penyediaan lapangan kerja, pihak kelurahan akan membuka kursus-kursus keterampilan bagi masyarakat. Sedangkan di bidang pendidikan, akan Pemkot Cimahi berrencana membangun perpustakaan desa.
Sedianya musrenbang kemarin akan dihadiri oleh Walikota Cimahi, Ir Itoc Tohija MM. Namun dari keterangan panitia, Itoc berhalangan hadir, dan hanya diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang), Drs. Buce M.
Dalam sambutannya Itoc mengatakan, Tahun ini pemkot akan mendorong percepatan ekonomi makro untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara untuk prioritas pembangunan, Itoc menyatakan akan menyesuaikan dengan Perwal No. 3 tahun 2008 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012, yaitu mengembangkan industri kreatif.
Itoc optimis industri kreatif bisa dikembangkan di Cimahi karena memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adanya SMK Tekonologi informasi dan dekat dengan Perguruan Tinggi. "Kami optimis industri ini bisa dikembangkan dengan baik," ujarnya.
Industri yang akan dikembangkan Cimahi, lanjut Itoc, diantaranya adalah industri kerajinan, arsitektur, video, piranti lunak dan riset dan pengembangan.
Karena itu Itoc berharap, Industri tersebut bisa dikembangkan dan harus mendapat kemudahan dalam perizinan dan investasi. Tidak hanya itu, infrastruktur juga harus ditingkatkan untuk menaikan tingkat investasi Di kota Cimahi.(han)
19 Februari 2009
PPK dan PPS Kota Bandung Dikukuhkan
PETA– Sebanyak 150 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 30 kecamatan dan 453 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 151 kelurahan se-kota Bandung dikukuhkan oleh ketua KPU Kota Bandung, Drs. Heri Sapari, kemarin (18/2) di Hotel Grand Pasundan Jl. Peta Bandung.
Dalam sambutannya Heri mengatakan, Pengukuhan ini bertujuan untuk memantapkan legalitas dan legitimasi PPK dan PPS dalam melaksanakan amanah penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden 2009.
Heri menjelaskan, sebelumnya pada Oktober – Desember ada ketentun untuk membekukan PPK dan PPS. Namun, KPU kota Bandung tidak melaksanakan hal tersebut mengingat PPK dan PPS masih berkewajiban melaksanakan pemutakhiran atau validasi daftar pemilih di lapangan, juga kegiatan lain berkenaan dengan pemilu seperti melakukan sosialisasi.
“Apabila mereka dibekukan, maka mereka tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilu. Sehingga setiap produk pekerjaan mereka seperti hasil pendataan pemilih jadi tidak memiliki kekuatan hukum,” jelas Heri.
Heri berharap, dengan adanya pengukuhan ini, PPK dan PPS dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.
Sementara itu Kapolwiltabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Imam Budi Supeno yang turut hadir dalam kesempatan itu meminta, agar seluruh PPK dan PPS serta petugas pengamanan pemilu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
Ia mengharapkan situasi kondusif waktu pilkada kemarin dapat terus dipertahankan di Jawa Barat, karena jika terjadi kisruh, akan berdampak pada perekonomian masyarakat.
"Masyarakt Indonesia ini belum seperti di Amerika. Di kita ini inginnya menang saja, tapi tidak siap kalah,” kata Kapolwil. Mengingat kondisi tersebut Kapolwil mengingatkan, potensi konflik dalam pemilu kali ini sangat mungkin ada,sehingga semua pihak diminta waspada dan senantiasa melakukan koordinasi sehingga potensi konflik tersebut bisa diminimalisir," katanya.
Di tempat yang sama Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda menyebutkan, bahwa Para petugas PPK, PPS dan KPU sebetulnya merupakan pejuang demokrasi, mengingat tugas dan resiko yang ditanggungnya sangat berat dan tidak sebanding dengan honor yang diperolehnya.
Kendati demikian Ayi berharap, para petugas PPK dan PPS ini agar berhati-hati dan senantiasa waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa mengganggu terhadap jalannya pemilu legislatif dan pemilu presiden yang tinggal sebentar lagi. (Han)
Dalam sambutannya Heri mengatakan, Pengukuhan ini bertujuan untuk memantapkan legalitas dan legitimasi PPK dan PPS dalam melaksanakan amanah penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden 2009.
Heri menjelaskan, sebelumnya pada Oktober – Desember ada ketentun untuk membekukan PPK dan PPS. Namun, KPU kota Bandung tidak melaksanakan hal tersebut mengingat PPK dan PPS masih berkewajiban melaksanakan pemutakhiran atau validasi daftar pemilih di lapangan, juga kegiatan lain berkenaan dengan pemilu seperti melakukan sosialisasi.
“Apabila mereka dibekukan, maka mereka tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilu. Sehingga setiap produk pekerjaan mereka seperti hasil pendataan pemilih jadi tidak memiliki kekuatan hukum,” jelas Heri.
Heri berharap, dengan adanya pengukuhan ini, PPK dan PPS dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.
Sementara itu Kapolwiltabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Imam Budi Supeno yang turut hadir dalam kesempatan itu meminta, agar seluruh PPK dan PPS serta petugas pengamanan pemilu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
Ia mengharapkan situasi kondusif waktu pilkada kemarin dapat terus dipertahankan di Jawa Barat, karena jika terjadi kisruh, akan berdampak pada perekonomian masyarakat.
"Masyarakt Indonesia ini belum seperti di Amerika. Di kita ini inginnya menang saja, tapi tidak siap kalah,” kata Kapolwil. Mengingat kondisi tersebut Kapolwil mengingatkan, potensi konflik dalam pemilu kali ini sangat mungkin ada,sehingga semua pihak diminta waspada dan senantiasa melakukan koordinasi sehingga potensi konflik tersebut bisa diminimalisir," katanya.
Di tempat yang sama Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda menyebutkan, bahwa Para petugas PPK, PPS dan KPU sebetulnya merupakan pejuang demokrasi, mengingat tugas dan resiko yang ditanggungnya sangat berat dan tidak sebanding dengan honor yang diperolehnya.
Kendati demikian Ayi berharap, para petugas PPK dan PPS ini agar berhati-hati dan senantiasa waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa mengganggu terhadap jalannya pemilu legislatif dan pemilu presiden yang tinggal sebentar lagi. (Han)
KPU Kewalahan Simpan Logistik - Sebagian Dititipkan di Polda Jabar
PETA – Terus berdatangannya logistik Pemilu 2009, Membuat KPU Kota Bandung kewalahan akibat tidak memiliki gudang yang aman untuk menyimpan barang tersebut. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, logistik yang sudah diterima itu untuk sementara sebagiannya disimpan di Aula KPU dan sebagiannya lagi dititipkan di Mapolda Jabar.
Demikian disampaikan, Ketua KPU Kota Bandung Drs. Heri Safari, usai pelantikan PPK dan PPS se-Kota Bandung di Hotel Grand Pasundan Jalan Peta, kemarin (18/2). Dijelaskan Heri, logistik yang sudah diterimanya saat ini adalah tinta pemilu sebanyak 10.924 botol, segel pemilu sebanyak 338.798 buah, dan surat suara sebanyak 1.248.000 lembar.
“Untuk surat suara, yang sudah diterima baru surat suara pemilihan DPR, sedangkan untuk DPRD tingkat Provinsi dan Kota, dan DPD belum kami terima,” katanya.
Mengingat keterbatasan sarana penyimpanan yang dimilikinya, lanjut Heri, pihaknya sudah melayangkan permintaan penggunaan salah satu ruangan di lapangan udara (lanud) Husein Sastranegara. Akan tetapi sampai saat ini, sambung Heri belum ada konfirmasi dari pihak lanud.
Pemilihan tempat penyimpanan logistik pemilu di lanud Husein, menurut Heri, didasarkan pada petimbangan anggaran menyewa gedung yang sangat kecil. "Anggaran untuk sewa gudang hanya Rp 2,5 juta per bulan, karena itu kami memilih lanud Husein sebagai alternatif. Jika menyewa ruangan milik swasta pasti anggaran tersebut tidak akan cukup," kata Heri seraya menyebutkan memerlukan ruangan sebesar 300 m2 untuk menampung semua logistik pemilu.
Lebih lanjut Heri mengungkapkan, Sampai saat ini logistik yang diterimanya baru mencapai 20 persen. Sedangkan untuk keperluan pemilu legislative dan pemilu Presiden pihaknya menargetkan seluruh logistik sudah diterima sebelum tanggal 30 Maret mendatang. " Targetnya H-10 sudah beres semua," katanya.
Sementara itu, terkait dana yang diterima KPU Kota Bandung dalam pemilu kali ini jumlahnya mencapai sebesar 46 Milyar. Namun demikian, Heri mengaku jumlah tersebut masih sangat kurang mengingat berdasarkan perhitungannya anggaran pemilu kali ini harusnya jauh lebih besar dari anggaran yang disediakan.
Untuk menutupi kekurangan itu, menurut Heri, pihaknya sedang mengusahakan mendapatkan bantuan dari dana APBD kota Bandung. Nantinya, dana tersebut selain akan digunakan untuk dana pemilu tapi juga sebagai uang kadeudeuh bagi petugas.
Namun demikian, untuk mendapatkan bantuan dari APBD, Heri mengaku masih terbentur terbentur belum adanya payung hukum yang mengatur hal itu. “Kita masih menunggu payung hukumnya. Seharusnya di minggu kedua sudah terbit, tapi sampai sekarang masih belum juga," pungkasnya. (han)
Demikian disampaikan, Ketua KPU Kota Bandung Drs. Heri Safari, usai pelantikan PPK dan PPS se-Kota Bandung di Hotel Grand Pasundan Jalan Peta, kemarin (18/2). Dijelaskan Heri, logistik yang sudah diterimanya saat ini adalah tinta pemilu sebanyak 10.924 botol, segel pemilu sebanyak 338.798 buah, dan surat suara sebanyak 1.248.000 lembar.
“Untuk surat suara, yang sudah diterima baru surat suara pemilihan DPR, sedangkan untuk DPRD tingkat Provinsi dan Kota, dan DPD belum kami terima,” katanya.
Mengingat keterbatasan sarana penyimpanan yang dimilikinya, lanjut Heri, pihaknya sudah melayangkan permintaan penggunaan salah satu ruangan di lapangan udara (lanud) Husein Sastranegara. Akan tetapi sampai saat ini, sambung Heri belum ada konfirmasi dari pihak lanud.
Pemilihan tempat penyimpanan logistik pemilu di lanud Husein, menurut Heri, didasarkan pada petimbangan anggaran menyewa gedung yang sangat kecil. "Anggaran untuk sewa gudang hanya Rp 2,5 juta per bulan, karena itu kami memilih lanud Husein sebagai alternatif. Jika menyewa ruangan milik swasta pasti anggaran tersebut tidak akan cukup," kata Heri seraya menyebutkan memerlukan ruangan sebesar 300 m2 untuk menampung semua logistik pemilu.
Lebih lanjut Heri mengungkapkan, Sampai saat ini logistik yang diterimanya baru mencapai 20 persen. Sedangkan untuk keperluan pemilu legislative dan pemilu Presiden pihaknya menargetkan seluruh logistik sudah diterima sebelum tanggal 30 Maret mendatang. " Targetnya H-10 sudah beres semua," katanya.
Sementara itu, terkait dana yang diterima KPU Kota Bandung dalam pemilu kali ini jumlahnya mencapai sebesar 46 Milyar. Namun demikian, Heri mengaku jumlah tersebut masih sangat kurang mengingat berdasarkan perhitungannya anggaran pemilu kali ini harusnya jauh lebih besar dari anggaran yang disediakan.
Untuk menutupi kekurangan itu, menurut Heri, pihaknya sedang mengusahakan mendapatkan bantuan dari dana APBD kota Bandung. Nantinya, dana tersebut selain akan digunakan untuk dana pemilu tapi juga sebagai uang kadeudeuh bagi petugas.
Namun demikian, untuk mendapatkan bantuan dari APBD, Heri mengaku masih terbentur terbentur belum adanya payung hukum yang mengatur hal itu. “Kita masih menunggu payung hukumnya. Seharusnya di minggu kedua sudah terbit, tapi sampai sekarang masih belum juga," pungkasnya. (han)
KPID Tegur 3 Stasiun TV - Diduga Melakukan Block Time Dalam Tayangan Talkshow
Jl. GARUT – Tiga stasiun Televisi lokal diduga melanggar peraturan kampanye dengan menayangkan acara talkshow yang hanya diikuti salah satu partai peserta pemilu tahun ini. Atas tayangan itu, Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jabar tengah meneliti kedua stasiun televisi itu, apakah sebelumnya menawarkan ke pada partai lain atau tidak.
Demikian disamapaikan Ketua KPID Jabar kepada wartawan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut, kemarin (18/2). Dalam kesempatan itu Dadang menduga, salah satu partai telah membeli jam tayang (block time) sehingga peserta talkshow hanya diikuti satu partai saja.
Menurut Dadang, jika berdasarkan hasil penelitiannya terbukti telah melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan teguran kepada 3 stasiun televisi itu.
"Tahap pertama kita akan melayangkan surat teguran dulu, namun jika setelah 2 kali ditegur acaranya masih berlanjut, kami akan pertimbangkan perijinannya," tegas Dadang.
Selain pelanggaran blocking time, lanjut Dadang, ada beberapa pelanggaran lain yang dilakukan lembaga penyiaran di Jabar. Jenis Pelanggarannya antara lain bentuk tayangan iklan atau pemberitaan salah satu partai yang tidak berimbang.
Di tingkat nasional, kata di, ada 2 stasiun TV yang terindikasi melanggar, sedangkan di Jabar sendiri indikasi pelanggaran terjadi di 6 lembaga penyiaran antara lain di 3 TV lokal, 2 radio swasta dan satu radio komunitas.
Dadang mengatakan, sanksi yang akan diterima lembaga penyiaran hanya berupa teguran. "Kita mengacu pada Undang-Undang penyiaran, bukan peraturan kampanye," katanya.
Lebih lanjut Dadang berharap kepada lembaga penyiaran untuk dapat membantu mensosialisasikan pemilu, karena lembaga penyiaran mempunyai kewajiban sosiologis dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Jadi ini bukan hanya kepentingan partai politik saja, melainkan merupakan kepentingan bersama.," ujarnya.
Dadang menambahkan, masyarakat memiliki hak akan informasi yang seluas-luasnya terkait aturan perundang-undangan tentang pemilu, caleg, partai, dan lainnya. Hal tersebut, kata dia, dijamin oleh UU.
"Media jangan menyembunyikan informasi, justru media berkewajiban menyampaikan iformasi seluas-luasnya kepada masyarakat," pungkas Dadang.(han)
Demikian disamapaikan Ketua KPID Jabar kepada wartawan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut, kemarin (18/2). Dalam kesempatan itu Dadang menduga, salah satu partai telah membeli jam tayang (block time) sehingga peserta talkshow hanya diikuti satu partai saja.
Menurut Dadang, jika berdasarkan hasil penelitiannya terbukti telah melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan teguran kepada 3 stasiun televisi itu.
"Tahap pertama kita akan melayangkan surat teguran dulu, namun jika setelah 2 kali ditegur acaranya masih berlanjut, kami akan pertimbangkan perijinannya," tegas Dadang.
Selain pelanggaran blocking time, lanjut Dadang, ada beberapa pelanggaran lain yang dilakukan lembaga penyiaran di Jabar. Jenis Pelanggarannya antara lain bentuk tayangan iklan atau pemberitaan salah satu partai yang tidak berimbang.
Di tingkat nasional, kata di, ada 2 stasiun TV yang terindikasi melanggar, sedangkan di Jabar sendiri indikasi pelanggaran terjadi di 6 lembaga penyiaran antara lain di 3 TV lokal, 2 radio swasta dan satu radio komunitas.
Dadang mengatakan, sanksi yang akan diterima lembaga penyiaran hanya berupa teguran. "Kita mengacu pada Undang-Undang penyiaran, bukan peraturan kampanye," katanya.
Lebih lanjut Dadang berharap kepada lembaga penyiaran untuk dapat membantu mensosialisasikan pemilu, karena lembaga penyiaran mempunyai kewajiban sosiologis dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Jadi ini bukan hanya kepentingan partai politik saja, melainkan merupakan kepentingan bersama.," ujarnya.
Dadang menambahkan, masyarakat memiliki hak akan informasi yang seluas-luasnya terkait aturan perundang-undangan tentang pemilu, caleg, partai, dan lainnya. Hal tersebut, kata dia, dijamin oleh UU.
"Media jangan menyembunyikan informasi, justru media berkewajiban menyampaikan iformasi seluas-luasnya kepada masyarakat," pungkas Dadang.(han)
18 Februari 2009
Golput, Pilihan Sia-Sia
REGOL- Sejumlah Baligho, pamplet dan atribut kampanye lainnya yang dipasang calon legislator di tiap sudut jalan ternyata belum membuat masyarakat tertarik pada pemilu legisltaif April mendatang. Dari penelusuran Bandung Ekspres, Sejumlah warga yang berhasil diwawancara malah menunjukan kecenderungannya untuk tidak memilih alias golput.
Salah satunya adalah Cucun (34) warga kecamatan Regol. Menurutnya, sampai saat ini masih belum memikirkan apakah akan memilih pada pemilu nanti atau tidak. Pasalnya, Cucun mengaku sejumlah pemilu yang pernah diikutinya tidak pernah terasa manfaatnya "Hasil Pemilu nggak akan jauh berbeda. Para caleg hanya jual janji, tidak ada buktinya," ujar Cucun
Menurut Cucun, sebagai warga negara yang baik sebenarnya ia ingin memilih dalam pemilu legislative April mendatang. Namun yang membuatnya ragu adalah, para caleg yang ikut dalam pemilu kali ini terlihat masih sebatas manis dimulut saja. " Yang sudah pernah menjadi anggota DPRD, maupun yang belum pernah ngomongnya sama-sama manis, tapi kebanyakan kalau sudah jadi tak ada yang memikirkan nasib rakyat kecil,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Tatang (55), warga Sumedang yang berprofesi sebagai fotografer di alun-alun Bandung ini. Menurut pengakuannya, memilih atau ikut memilih baginya sama saja. Malah Tatang terkesan sinis terhadap sejumlah atribut kampanye yang dipasang disetiap sudut kota.
" Kalau melihat spanduk atau atribut kampanye lainnya saya malah merasa kota jadi sareukseuk (kumuh. Red) bukannya tertarik. Seharusnya mereka memberikan teladan bagi rakyatnya, jangan jauh-jauhlah, pasang atribut jangan sembarangan kalau mau membela kepentingan umum,” ujarnya.
Menanggapi fenomena Golput tersebut, pengamat politik Cecep Darmawan yang merupakan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengungkapkan, sebetulnya golongan putih (golput) merupakan hak masyarakat. Karena itu, Ia tidak setuju dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan golput.
Lebih jauh Cecep menegaskan, sikap apatis yang ditunjukan masyarakat terhadap pemilu kali ini adalah bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja para wakilnya yang sudah dipilih dalam pemilu sebelumnya. Karena dibiarkan tanpa upaya perbaikan dari para anggota legislative maka masyarakat cenderung bersikap membangkang kepada keharusannya sebagai warga negara.
"Ini simbol pembangkangan politik, karena anggota dewan kebanyakan tidak amanah," ujarnya. Kendati demikian, Cecep berharap masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya. Pasalnya, biarpun mayoritas anggota Legislatif terbukti tidak amanah terhadap nasib rakyatnya, namun di tengah yang tidak amanah itu pasti ada yang masih layak dipilih.
Hal senada diungkapkan Humas DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Ramram mansur Ramdhani. Menurut Ramram, tidak memilih (golput) adalah pilihan sia-sia. Dengan golput, kata dia, kesempatan untuk melakukan perubahan semakin tertutup. Akan berbeda jika tetap ikut memilih pada pemilu nanti.
"Golput itu sia-sia. Justru dengan memilih kita punya kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan ke depan, yang aturannya harus melalui sistem politik. Kalau masyarakat mulai mengabaikan pemilu, apa jadinya negara kita? Ini bahaya," ujarnya. (han)
Salah satunya adalah Cucun (34) warga kecamatan Regol. Menurutnya, sampai saat ini masih belum memikirkan apakah akan memilih pada pemilu nanti atau tidak. Pasalnya, Cucun mengaku sejumlah pemilu yang pernah diikutinya tidak pernah terasa manfaatnya "Hasil Pemilu nggak akan jauh berbeda. Para caleg hanya jual janji, tidak ada buktinya," ujar Cucun
Menurut Cucun, sebagai warga negara yang baik sebenarnya ia ingin memilih dalam pemilu legislative April mendatang. Namun yang membuatnya ragu adalah, para caleg yang ikut dalam pemilu kali ini terlihat masih sebatas manis dimulut saja. " Yang sudah pernah menjadi anggota DPRD, maupun yang belum pernah ngomongnya sama-sama manis, tapi kebanyakan kalau sudah jadi tak ada yang memikirkan nasib rakyat kecil,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Tatang (55), warga Sumedang yang berprofesi sebagai fotografer di alun-alun Bandung ini. Menurut pengakuannya, memilih atau ikut memilih baginya sama saja. Malah Tatang terkesan sinis terhadap sejumlah atribut kampanye yang dipasang disetiap sudut kota.
" Kalau melihat spanduk atau atribut kampanye lainnya saya malah merasa kota jadi sareukseuk (kumuh. Red) bukannya tertarik. Seharusnya mereka memberikan teladan bagi rakyatnya, jangan jauh-jauhlah, pasang atribut jangan sembarangan kalau mau membela kepentingan umum,” ujarnya.
Menanggapi fenomena Golput tersebut, pengamat politik Cecep Darmawan yang merupakan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengungkapkan, sebetulnya golongan putih (golput) merupakan hak masyarakat. Karena itu, Ia tidak setuju dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan golput.
Lebih jauh Cecep menegaskan, sikap apatis yang ditunjukan masyarakat terhadap pemilu kali ini adalah bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja para wakilnya yang sudah dipilih dalam pemilu sebelumnya. Karena dibiarkan tanpa upaya perbaikan dari para anggota legislative maka masyarakat cenderung bersikap membangkang kepada keharusannya sebagai warga negara.
"Ini simbol pembangkangan politik, karena anggota dewan kebanyakan tidak amanah," ujarnya. Kendati demikian, Cecep berharap masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya. Pasalnya, biarpun mayoritas anggota Legislatif terbukti tidak amanah terhadap nasib rakyatnya, namun di tengah yang tidak amanah itu pasti ada yang masih layak dipilih.
Hal senada diungkapkan Humas DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Ramram mansur Ramdhani. Menurut Ramram, tidak memilih (golput) adalah pilihan sia-sia. Dengan golput, kata dia, kesempatan untuk melakukan perubahan semakin tertutup. Akan berbeda jika tetap ikut memilih pada pemilu nanti.
"Golput itu sia-sia. Justru dengan memilih kita punya kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan ke depan, yang aturannya harus melalui sistem politik. Kalau masyarakat mulai mengabaikan pemilu, apa jadinya negara kita? Ini bahaya," ujarnya. (han)
Target Baru Tercapai 50% - Gerindra Siapkan 800 Ribu Kader
CITARUM- Target raihan suara Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Jawa Barat yang ditetapkan pusat baru tercapai 50 persennya. Dari penetapan 20 persen suara di Tatar Pasundan, baru bisa mencapai 10 persennya saja.
"Dari hasil evaluasi target peraihan suara, baru 10%. Ini tentu pekerjaan berat. Namun kami optimistis target itu bisa tercapai," ujar Ketua I Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Ishak saat ditemui Bandung Ekspres di kantornya, Jl. Citarum, Bandung, kemarin (17/2).
Menurutnya, untuk mencapai target yang ditetapkan DPP (Dewan Pengurus Pusat) Gerindra, pihaknya akan mengerahkan 800 ribu kader yang tersebar di seluruh daerah di Jawa Barat. .
Dijelaskan Ishak, para kader itu sudah terjun ke setiap desa dan kecamatan. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa strategi, salah satunya dengan memaksimalkan peran sayap partai.
Saat ini, kata Ishak, di Gerindra sudah ada tiga sayap partai, yaitu Tunas Indonesia Raya (Tidar), Perempuan Indonesia Raya (Pira), dan Satuan relawan Indonesia Raya (Satria).
"Fungsi dari sayap-sayap itu berbeda-beda, sesuai segmen yang dituju. Tidar akan difokuskan untuk menjaring suara di kalangan pelajar, mahasiswa dan seniman. Sementara Pira akan menjaring ibu-ibu rumah tangga," ujarnya.
Sedangkan Satria berfungsi untuk mengawal jalannya pemilu. "Nantinya personel Satria akan ditempatkan di setiap TPS untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," lanjutnya.
Ditanya persiapan menghadapi penghitungan suara, Ishak menyatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan calon saksi. "Berapa saksi yang diperlukan sedang didaftar. Rencananya nanti tiap TPS akan ada dua saksi," ujarnya. Pihaknya juga mengagendakan, pada Maret nanti akan diadakan pelatihan bagi seluruh saksi. "Mereka akan dilatih mengenai cara mencontreng yang benar, cara menghitung suara, sampai proses pelaporan suara," katanya, seraya menambahkan, selain di tingkat TPS, pihaknya sudah menyiapkan saksi di tingkat desa dan kecamatan.
Kepada para caleg Gerindra ia berpesan supaya tidak mengumbar janji, tetapi selalu berusaha untuk mewujudkan visi dan misi partai. "Yaitu mengembalikan Indonesia sebagai negara agraris," katanya.(han)
"Dari hasil evaluasi target peraihan suara, baru 10%. Ini tentu pekerjaan berat. Namun kami optimistis target itu bisa tercapai," ujar Ketua I Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Ishak saat ditemui Bandung Ekspres di kantornya, Jl. Citarum, Bandung, kemarin (17/2).
Menurutnya, untuk mencapai target yang ditetapkan DPP (Dewan Pengurus Pusat) Gerindra, pihaknya akan mengerahkan 800 ribu kader yang tersebar di seluruh daerah di Jawa Barat. .
Dijelaskan Ishak, para kader itu sudah terjun ke setiap desa dan kecamatan. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa strategi, salah satunya dengan memaksimalkan peran sayap partai.
Saat ini, kata Ishak, di Gerindra sudah ada tiga sayap partai, yaitu Tunas Indonesia Raya (Tidar), Perempuan Indonesia Raya (Pira), dan Satuan relawan Indonesia Raya (Satria).
"Fungsi dari sayap-sayap itu berbeda-beda, sesuai segmen yang dituju. Tidar akan difokuskan untuk menjaring suara di kalangan pelajar, mahasiswa dan seniman. Sementara Pira akan menjaring ibu-ibu rumah tangga," ujarnya.
Sedangkan Satria berfungsi untuk mengawal jalannya pemilu. "Nantinya personel Satria akan ditempatkan di setiap TPS untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," lanjutnya.
Ditanya persiapan menghadapi penghitungan suara, Ishak menyatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan calon saksi. "Berapa saksi yang diperlukan sedang didaftar. Rencananya nanti tiap TPS akan ada dua saksi," ujarnya. Pihaknya juga mengagendakan, pada Maret nanti akan diadakan pelatihan bagi seluruh saksi. "Mereka akan dilatih mengenai cara mencontreng yang benar, cara menghitung suara, sampai proses pelaporan suara," katanya, seraya menambahkan, selain di tingkat TPS, pihaknya sudah menyiapkan saksi di tingkat desa dan kecamatan.
Kepada para caleg Gerindra ia berpesan supaya tidak mengumbar janji, tetapi selalu berusaha untuk mewujudkan visi dan misi partai. "Yaitu mengembalikan Indonesia sebagai negara agraris," katanya.(han)
Suara Anak Muda Andalan PKS
SOEKARNO HATTA- Suara anak muda menjadi andalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada Pemilu nanti, Dewan Pengurus Wilayah PKS (DPW PKS) Jawa Barat, akan mengandalkan suara kaum muda dalam mendulang suara.
Daerah seperti Bekasi, Depok, Bandung dan Sukabumi diklaim bakal menjadi sumber suara potensial PKS. "Namun secara umum kekuatan kami merata di seluruh Jabar," ucap Ramram Mansur Ramdhani, staf Humas DPW PKS Jabar, saat ditemui Bandung Ekspres di kantornya Jl. Soekarno Hatta No. 538 A Bandung, kemarin.
Menurut Ramram, target itu ditetapkan, sebab saat ini partainya diidentikkan dengan anak muda. "Karena itu kita fokuskan untuk menjaring suara anak muda," tuturnya.
Tidak tanggung-tanggung, untuk raihan suara di Jawa Barat, pihaknya sudah mematok angka 28 persen. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukannya, dan ternyata presentasenya sudah mencapai 25%. "Artinya tinggal tiga persen lagi," lanjutnya.
Untuk mencapai target tersebut, PKS sudah melakukan berbagai strategi. Salah satunya dengan menyiapkan kadernya jauh-jauh hari. "Kader kami sudah dibekali dan diberi buku panduan tentang pemilu. Di dalamnya berisi tata cara pemilihan yang benar, cara berkampanye, dan petunjuk-petunjuk untuk saksi, mulai saksi tingkat TPS, PPS, dan PPK," ujarnya.
Ramram merasa bangga, karena kader PKS sangat solid. Ini terlihat dari antusiasme kader dalam sosialisasi pemilu pada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan seperti melakukan direct selling dan silaturahmi pada masyarakat. "Walaupun mereka tidak dikasih ongkos ataupun imbalan, mereka sudah bergerak," ungkapnya.
Semangat kader yang tinggi ini, terjadi karena pihaknya selalu memberikan pembinaan bagi kadernya. "Mereka selalu dikasih keyakinan dan harapan. Selain itu kami selalu menanamkan keikhlasan. Kami tekankan bahwa mereka bekerja untuk masyarakat," tambahnya.(han)
Daerah seperti Bekasi, Depok, Bandung dan Sukabumi diklaim bakal menjadi sumber suara potensial PKS. "Namun secara umum kekuatan kami merata di seluruh Jabar," ucap Ramram Mansur Ramdhani, staf Humas DPW PKS Jabar, saat ditemui Bandung Ekspres di kantornya Jl. Soekarno Hatta No. 538 A Bandung, kemarin.
Menurut Ramram, target itu ditetapkan, sebab saat ini partainya diidentikkan dengan anak muda. "Karena itu kita fokuskan untuk menjaring suara anak muda," tuturnya.
Tidak tanggung-tanggung, untuk raihan suara di Jawa Barat, pihaknya sudah mematok angka 28 persen. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukannya, dan ternyata presentasenya sudah mencapai 25%. "Artinya tinggal tiga persen lagi," lanjutnya.
Untuk mencapai target tersebut, PKS sudah melakukan berbagai strategi. Salah satunya dengan menyiapkan kadernya jauh-jauh hari. "Kader kami sudah dibekali dan diberi buku panduan tentang pemilu. Di dalamnya berisi tata cara pemilihan yang benar, cara berkampanye, dan petunjuk-petunjuk untuk saksi, mulai saksi tingkat TPS, PPS, dan PPK," ujarnya.
Ramram merasa bangga, karena kader PKS sangat solid. Ini terlihat dari antusiasme kader dalam sosialisasi pemilu pada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan seperti melakukan direct selling dan silaturahmi pada masyarakat. "Walaupun mereka tidak dikasih ongkos ataupun imbalan, mereka sudah bergerak," ungkapnya.
Semangat kader yang tinggi ini, terjadi karena pihaknya selalu memberikan pembinaan bagi kadernya. "Mereka selalu dikasih keyakinan dan harapan. Selain itu kami selalu menanamkan keikhlasan. Kami tekankan bahwa mereka bekerja untuk masyarakat," tambahnya.(han)
Kab Bandung Siap Jadi Barometer
BALEENDAH- Kendati hingga saat ini dana operasional pemilu di Kabupaten Bandung belum di terima, namun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung, mengaku, pihaknya sudah siap 100 persen untuk menggelar pemilu legislative April mendatang.
Hal tersebut dikatakan, ketua Panwaslu Kab. Bandung, Enjang surahman S.H saat ditemui Bandung Ekspres, kemarin (17/2). Dalam kesempatan itu persiapan menjelang pemilu legislative terutama menyangkut pengawasan pelaksanaan pemilu sudah sangat matang.
Salah satunya adalah, membentuk dan melantik hingga memberikan pembekalan kepada Panitia Pengawas hingga di tingkat Kecamatan (panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan. Tidak hanya itu, konsolidasi dan soliditas diantara anggota PPL dan panwascam sudah cukup baik.
Enjang menambahkan, kendati sampai saat ini dana untuk pemilu belum diterima, namun KPU Kab Bandung siap menjadi barometer pelaksanaan pemilu yang sukses dan aman di Bandung. “Soal dana bukan kendala, yang penting persiapan kita sudah matang termasuk untuk pengamanan pemilu nanti,” imbuhnya.
Untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif Enjang mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Bandung, dan instansi terkait lainnya. “InsyaAlloh, kita sudah siapkan segalanya termasuk memperhitungkan kondisi terburuk dan pengamananya,” kata Enjang.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Panwaslu Kab Bandung, Joko Pramono SH M.Si mengungkapkan sampai saat ini sudah ada beberapa kasus yang merupakan pelanggaran yang ditangani pihak Panwas.
Pelanggaran tersebut diantaranya adalah pengrusakan gambar salah satu partai dan pemasangan gambar caleg yang menutupi caleg lain. Namun demikian, lanjut Joko, kasus pelanggaran tersebut belum bisa ditindak lanjuti, karena belum cukup bukti pasalnya, kebanyakan pelapor tidak mau menjadi saksi, sehingga penanganannya sulit dilanjutkan.
Sementara isu menjawab pertanyaan seputar adanya caleg yang menggunakan izazah palsu ia mengatakan, Panwaslu sudah melakukan cek dan ricek pada perguruan tinggi bersangkutan.
" Sebenarnya itu bukan masalah izazah palsu melainkan izazah asli yang dipalsukan. Setelah saya cek, ke pimpinan perguruan tinggi dimaksud izazah mengakui bahwa izazah tersebut asli, sehingga Panwas memutuskan tidak ada masalah," lanjutnya. ia menegaskan, yang ada bukan dugaan pemalsuan ijasah, tetapi dugaan ijasah yang dipalsukan.
Sementara itu, mengenai pemasangan baligo caleg yang terkesan semrawut, ia menjelaskan bahwa itu bukan kewenangan panwas. Menurutnya, penertiban semacam itu kewenangan pemerintah, dalam hal ini Satpol PP, karena Panwas hanya bertugas mengawasi pemilu dan meneruskan laporan ke pihak yang berkopmpeten.
"Panwaslu bukan eksekutor, pemasangan atribut kampanye yang melanggar yang berkompeten menertibkannya adalah Satpol PP," tegasnya. (han)
Hal tersebut dikatakan, ketua Panwaslu Kab. Bandung, Enjang surahman S.H saat ditemui Bandung Ekspres, kemarin (17/2). Dalam kesempatan itu persiapan menjelang pemilu legislative terutama menyangkut pengawasan pelaksanaan pemilu sudah sangat matang.
Salah satunya adalah, membentuk dan melantik hingga memberikan pembekalan kepada Panitia Pengawas hingga di tingkat Kecamatan (panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan. Tidak hanya itu, konsolidasi dan soliditas diantara anggota PPL dan panwascam sudah cukup baik.
Enjang menambahkan, kendati sampai saat ini dana untuk pemilu belum diterima, namun KPU Kab Bandung siap menjadi barometer pelaksanaan pemilu yang sukses dan aman di Bandung. “Soal dana bukan kendala, yang penting persiapan kita sudah matang termasuk untuk pengamanan pemilu nanti,” imbuhnya.
Untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif Enjang mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Bandung, dan instansi terkait lainnya. “InsyaAlloh, kita sudah siapkan segalanya termasuk memperhitungkan kondisi terburuk dan pengamananya,” kata Enjang.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Panwaslu Kab Bandung, Joko Pramono SH M.Si mengungkapkan sampai saat ini sudah ada beberapa kasus yang merupakan pelanggaran yang ditangani pihak Panwas.
Pelanggaran tersebut diantaranya adalah pengrusakan gambar salah satu partai dan pemasangan gambar caleg yang menutupi caleg lain. Namun demikian, lanjut Joko, kasus pelanggaran tersebut belum bisa ditindak lanjuti, karena belum cukup bukti pasalnya, kebanyakan pelapor tidak mau menjadi saksi, sehingga penanganannya sulit dilanjutkan.
Sementara isu menjawab pertanyaan seputar adanya caleg yang menggunakan izazah palsu ia mengatakan, Panwaslu sudah melakukan cek dan ricek pada perguruan tinggi bersangkutan.
" Sebenarnya itu bukan masalah izazah palsu melainkan izazah asli yang dipalsukan. Setelah saya cek, ke pimpinan perguruan tinggi dimaksud izazah mengakui bahwa izazah tersebut asli, sehingga Panwas memutuskan tidak ada masalah," lanjutnya. ia menegaskan, yang ada bukan dugaan pemalsuan ijasah, tetapi dugaan ijasah yang dipalsukan.
Sementara itu, mengenai pemasangan baligo caleg yang terkesan semrawut, ia menjelaskan bahwa itu bukan kewenangan panwas. Menurutnya, penertiban semacam itu kewenangan pemerintah, dalam hal ini Satpol PP, karena Panwas hanya bertugas mengawasi pemilu dan meneruskan laporan ke pihak yang berkopmpeten.
"Panwaslu bukan eksekutor, pemasangan atribut kampanye yang melanggar yang berkompeten menertibkannya adalah Satpol PP," tegasnya. (han)
PPK Banjaran Terkendala Dana
BANJARAN- Walaupun sempat vakum selama tiga bulan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjaran menyatakan kesiapannya menghadapi pemilu legislatif April mendatang. Namun dibalik kesiapannya itu, PPK mengaku masih terhambat masalah anggaran yang hingga kini belum juga turun.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris PPK Kec. Banjaran Maman Surahman, saat ditemui Bandung Ekspres di ruang kerjanya, (16/2) kemarin. Dalam kesempatan itu, Maman mengatakan, kesiapan yang dilakukannya sudah sangat matang termasuk melakukan konsolidasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap desa.
Belum turunnya honor untuk para petugas PPS, lanjut Maman, diakui merupakan faktor yang paling menghambat persiapan yang dilakukannya. Namun demikian, berkat pengertian yang diberikannya, para PPS itu tetap mau bekerja dengan maksimal mempersiapkan pelaksanaan pemilu nanti.
Menurut Maman, berdasarkan informasi yang diterimanya, dana untuk honor petugas PPS akan segera turun. "Dana itu pasti sudah ada, tapi kita belum tahu secara pasti kapan dana itu akan turun," tambahnya.
Karena itu, untuk membiayai petugas PPS selama ini, pihaknya masih mengandalkan swadaya anggota dan bantuan kepala desa masing-masing. “Alhamdulillah,para PPS itu tetap mau bekerja kendati sampai saat ini harus mengandalkan uang masing-masing,” kata Maman.
Belum turunnya anggaran pemilu, lanjut Maman, membuat sejumlah program lain terutama menyangkut masalah sosialisasi belum bisa dilaksanakan. Hal ini berdampak, sampai saat ini masih banyak warga yang belum tahu tata cara pemilihan. (han)
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris PPK Kec. Banjaran Maman Surahman, saat ditemui Bandung Ekspres di ruang kerjanya, (16/2) kemarin. Dalam kesempatan itu, Maman mengatakan, kesiapan yang dilakukannya sudah sangat matang termasuk melakukan konsolidasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap desa.
Belum turunnya honor untuk para petugas PPS, lanjut Maman, diakui merupakan faktor yang paling menghambat persiapan yang dilakukannya. Namun demikian, berkat pengertian yang diberikannya, para PPS itu tetap mau bekerja dengan maksimal mempersiapkan pelaksanaan pemilu nanti.
Menurut Maman, berdasarkan informasi yang diterimanya, dana untuk honor petugas PPS akan segera turun. "Dana itu pasti sudah ada, tapi kita belum tahu secara pasti kapan dana itu akan turun," tambahnya.
Karena itu, untuk membiayai petugas PPS selama ini, pihaknya masih mengandalkan swadaya anggota dan bantuan kepala desa masing-masing. “Alhamdulillah,para PPS itu tetap mau bekerja kendati sampai saat ini harus mengandalkan uang masing-masing,” kata Maman.
Belum turunnya anggaran pemilu, lanjut Maman, membuat sejumlah program lain terutama menyangkut masalah sosialisasi belum bisa dilaksanakan. Hal ini berdampak, sampai saat ini masih banyak warga yang belum tahu tata cara pemilihan. (han)
16 Februari 2009
Nikah Tradisional Mulai Ditinggalkan
DIPONEGORO – Tren pernikahan rupanya terus mengikuti gejala modernisasi. Sebagian besar calon pengantin memilih melangsungkan upacara sacral tersebut secara modern. Hal itu setidaknya terungkap saat dihelatnya pameran pernikahan tradisional di Pusadai Jabar, Jalan Diponegoro, yang berakhir kemarin.
Koordinator pelaksana pameran Fordy menilai pernikahan bergaya tradisional mulai dilupakan. Itulah yang kemudian mendorongnya menggelar pameran. “Selain itu, untuk mengumpulkan komunitas-komunitas tradisional yang selama ini tersebar di Kota Bandung maupun di luar kota,” terangya kepada Bandung Ekspres, kemarin.
Fordy bersyukur pamerannya mendapat sambutan antusias. Selama tiga hari pelaksanaan, antusiasme warga kota untuk datang ke pameran cukup tinggi. “Antusiasme mereka cukup tinggi,” lanjutnya.
Sementara itu, istri pertama kiai kondang Abdullah Gymnastiar, Ninih Muthmainnah, mengimbau para istri untuk tidak terlalu mencintai suaminya. “Nanti akhirnya akan kecewa,” ujarnya saat talkshow bertema “Persiapan Menjelang Nikah” di arena pameran.
Teh Ninih -sapaan akrabnya- menambahkan, pernikahan bukan pekerjaan main-main. “Karena pernikahan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” ujarnya.
Dia kemudian mengungkapkan pengalamannya ketika menikahkan putri pertamanya, Gaidha Tsuraya. “Itu merupakan pengalaman yang sangat berharga. Ternyata antara teori dan kenyataan sangat jauh berbeda. Tapi lebih indah,” lanjutnya.
Menyinggung boleh atau tidaknya upacara tradisional dalam pernikahan, Ninih mengungkapkan bahwa itu sah-sah saja. “Asal itu tidak bertentangan dengan syariat,” tegasnya. Ia mencontohkan tradisi menarik bakakak ayam jangan dikaitkan dengan nasib pengantin ke depan.
“Jadi jika bagian sang istri lebih besar, terus hal dikaitkan dengan rezekinya yang akan lebih besar, itu baru nggak boleh,” ungkapnya.(han)
Koordinator pelaksana pameran Fordy menilai pernikahan bergaya tradisional mulai dilupakan. Itulah yang kemudian mendorongnya menggelar pameran. “Selain itu, untuk mengumpulkan komunitas-komunitas tradisional yang selama ini tersebar di Kota Bandung maupun di luar kota,” terangya kepada Bandung Ekspres, kemarin.
Fordy bersyukur pamerannya mendapat sambutan antusias. Selama tiga hari pelaksanaan, antusiasme warga kota untuk datang ke pameran cukup tinggi. “Antusiasme mereka cukup tinggi,” lanjutnya.
Sementara itu, istri pertama kiai kondang Abdullah Gymnastiar, Ninih Muthmainnah, mengimbau para istri untuk tidak terlalu mencintai suaminya. “Nanti akhirnya akan kecewa,” ujarnya saat talkshow bertema “Persiapan Menjelang Nikah” di arena pameran.
Teh Ninih -sapaan akrabnya- menambahkan, pernikahan bukan pekerjaan main-main. “Karena pernikahan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” ujarnya.
Dia kemudian mengungkapkan pengalamannya ketika menikahkan putri pertamanya, Gaidha Tsuraya. “Itu merupakan pengalaman yang sangat berharga. Ternyata antara teori dan kenyataan sangat jauh berbeda. Tapi lebih indah,” lanjutnya.
Menyinggung boleh atau tidaknya upacara tradisional dalam pernikahan, Ninih mengungkapkan bahwa itu sah-sah saja. “Asal itu tidak bertentangan dengan syariat,” tegasnya. Ia mencontohkan tradisi menarik bakakak ayam jangan dikaitkan dengan nasib pengantin ke depan.
“Jadi jika bagian sang istri lebih besar, terus hal dikaitkan dengan rezekinya yang akan lebih besar, itu baru nggak boleh,” ungkapnya.(han)
22 September 2008
Lowongan Pekerjaan Anak Matematika
Kamu lulusan matematika? Susah cari kerja? Coba saja situs ini, MathJobs.org, situs yang disponsori oleh American Mathematical Society.
Semoga membantu...
Mathjobs.org is an automated job application system, sponsored by the American Mathematical Society. We serve all job applicants with advanced degrees in Mathematics, and employers (academic or industrial) searching for mathematicians. The system is free for applicants. Applicant data is confidential, unless the applicant makes it public to enrolled employers by selecting the "Free agent" choice on the coversheet. After registration and data entry, applicants can apply for jobs, keep track of applications, print out paper coversheets, and invite their reference writers to submit letters into the system. Employers can conduct their recruiting entirely online, without setting up and maintaining their own servers and databases. The only requirement for employers is they have web access.
Semoga membantu...
20 September 2008
30 Maret 2008
12 Januari 2008
Beli Komputer Baru euy!
Kemarin saya sama paman saya beli komputer baru di pameran komputer yang sedang berlangsung di Braga. Sebenarnya bukan pameran, tapi pindah toko :D.
Komputer yang dibeli Pentium 4 3.0 GHz. Lumayan cepat. Motherboardnya Asus P5GC-MX. Tadinya kami mau pake MB Next, bahkan Foxcon atau Biostar. Tapi kata paman saya, mending pake Asus, walaupun lebih mahal, tapi terjamin kualitasnya. Akhirnya, Asus itu yang dibeli.
Harddisknya 80 GB. Cukup buat newbie. Cukuplah buat komputer yang cuma dipake maen game atau ngetik saja. Paling banter jadi pengganti Tape, cuma buat dengerin lagu.
Harganya? 2 juta lebih. Itu tanpa monitor. Walaupun duitnya cuma ada 2 juta, terpaksa kami beli juga yang itu. Karena ternyata nunggu nginstall komputer baru bisa sampai 2 jam, maka kami puter-puter lagi. Ternyata di toko lain ada komputer yang spesifikasinya hampir mirip (dengan MB Asus juga, malah pake monitor), harganya hampir sama. Artinya kalau tanpa monitor, sepertinya harganya bisa di bawah 2 juta. Tapi da kumaha, kami sudah kagok beli di toko itu.
Kami puter-puter lagi. Di stand Andi, saya beli buku Java, judulnya saya lupa lagi, yang pasti, dari judulnya, seharusnya buku itu menjelaskan tentang pemrograman java di eclipse. Tapi waktu saya buka ternyata tentang eclipse hanya satu bab. hiks (sedikit) ketipu nih :(. Ah tapi da sebagian buku pemrograman di Indonesia mah hanya mengupas kulitnya saja, hanya pengantar. Katanya.
Ternyata nginstal komputer itu SANGAT lama. Komputer yang kami beli beres jam setengah delapan malam. Artinya butuh 4 jam buat nginstal komputer. Lama juga. Setelah beres bayar kami pun pulang. Walaupun dingin, kami harus pulang, sambil bawa komputer yang berat itu. Masa nginep di Braga? haha...
Sayangnya, itu bukan komputer saya hiks hisk..
Komputer yang dibeli Pentium 4 3.0 GHz. Lumayan cepat. Motherboardnya Asus P5GC-MX. Tadinya kami mau pake MB Next, bahkan Foxcon atau Biostar. Tapi kata paman saya, mending pake Asus, walaupun lebih mahal, tapi terjamin kualitasnya. Akhirnya, Asus itu yang dibeli.
Harddisknya 80 GB. Cukup buat newbie. Cukuplah buat komputer yang cuma dipake maen game atau ngetik saja. Paling banter jadi pengganti Tape, cuma buat dengerin lagu.
Harganya? 2 juta lebih. Itu tanpa monitor. Walaupun duitnya cuma ada 2 juta, terpaksa kami beli juga yang itu. Karena ternyata nunggu nginstall komputer baru bisa sampai 2 jam, maka kami puter-puter lagi. Ternyata di toko lain ada komputer yang spesifikasinya hampir mirip (dengan MB Asus juga, malah pake monitor), harganya hampir sama. Artinya kalau tanpa monitor, sepertinya harganya bisa di bawah 2 juta. Tapi da kumaha, kami sudah kagok beli di toko itu.
Kami puter-puter lagi. Di stand Andi, saya beli buku Java, judulnya saya lupa lagi, yang pasti, dari judulnya, seharusnya buku itu menjelaskan tentang pemrograman java di eclipse. Tapi waktu saya buka ternyata tentang eclipse hanya satu bab. hiks (sedikit) ketipu nih :(. Ah tapi da sebagian buku pemrograman di Indonesia mah hanya mengupas kulitnya saja, hanya pengantar. Katanya.
Ternyata nginstal komputer itu SANGAT lama. Komputer yang kami beli beres jam setengah delapan malam. Artinya butuh 4 jam buat nginstal komputer. Lama juga. Setelah beres bayar kami pun pulang. Walaupun dingin, kami harus pulang, sambil bawa komputer yang berat itu. Masa nginep di Braga? haha...
Sayangnya, itu bukan komputer saya hiks hisk..
Langganan:
Postingan (Atom)