Target Baru Tercapai 50% - Gerindra Siapkan 800 Ribu Kader

CITARUM- Target raihan suara Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Jawa Barat yang ditetapkan pusat baru tercapai 50 persennya. Dari penetapan 20 persen suara di Tatar Pasundan, baru bisa mencapai 10 persennya saja.
"Dari hasil evaluasi target peraihan suara, baru 10%. Ini tentu pekerjaan berat. Namun kami optimistis target itu bisa tercapai," ujar Ketua I Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Ishak saat ditemui Bandung Ekspres di kantornya, Jl. Citarum, Bandung, kemarin (17/2).
Menurutnya, untuk mencapai target yang ditetapkan DPP (Dewan Pengurus Pusat) Gerindra, pihaknya akan mengerahkan 800 ribu kader yang tersebar di seluruh daerah di Jawa Barat. .
Dijelaskan Ishak, para kader itu sudah terjun ke setiap desa dan kecamatan. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa strategi, salah satunya dengan memaksimalkan peran sayap partai.
Saat ini, kata Ishak, di Gerindra sudah ada tiga sayap partai, yaitu Tunas Indonesia Raya (Tidar), Perempuan Indonesia Raya (Pira), dan Satuan relawan Indonesia Raya (Satria).
"Fungsi dari sayap-sayap itu berbeda-beda, sesuai segmen yang dituju. Tidar akan difokuskan untuk menjaring suara di kalangan pelajar, mahasiswa dan seniman. Sementara Pira akan menjaring ibu-ibu rumah tangga," ujarnya.
Sedangkan Satria berfungsi untuk mengawal jalannya pemilu. "Nantinya personel Satria akan ditempatkan di setiap TPS untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," lanjutnya.
Ditanya persiapan menghadapi penghitungan suara, Ishak menyatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan calon saksi. "Berapa saksi yang diperlukan sedang didaftar. Rencananya nanti tiap TPS akan ada dua saksi," ujarnya. Pihaknya juga mengagendakan, pada Maret nanti akan diadakan pelatihan bagi seluruh saksi. "Mereka akan dilatih mengenai cara mencontreng yang benar, cara menghitung suara, sampai proses pelaporan suara," katanya, seraya menambahkan, selain di tingkat TPS, pihaknya sudah menyiapkan saksi di tingkat desa dan kecamatan.
Kepada para caleg Gerindra ia berpesan supaya tidak mengumbar janji, tetapi selalu berusaha untuk mewujudkan visi dan misi partai. "Yaitu mengembalikan Indonesia sebagai negara agraris," katanya.(han)

Suara Anak Muda Andalan PKS

SOEKARNO HATTA- Suara anak muda menjadi andalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada Pemilu nanti, Dewan Pengurus Wilayah PKS (DPW PKS) Jawa Barat, akan mengandalkan suara kaum muda dalam mendulang suara.
Daerah seperti Bekasi, Depok, Bandung dan Sukabumi diklaim bakal menjadi sumber suara potensial PKS. "Namun secara umum kekuatan kami merata di seluruh Jabar," ucap Ramram Mansur Ramdhani, staf Humas DPW PKS Jabar, saat ditemui Bandung Ekspres di kantornya Jl. Soekarno Hatta No. 538 A Bandung, kemarin.
Menurut Ramram, target itu ditetapkan, sebab saat ini partainya diidentikkan dengan anak muda. "Karena itu kita fokuskan untuk menjaring suara anak muda," tuturnya.
Tidak tanggung-tanggung, untuk raihan suara di Jawa Barat, pihaknya sudah mematok angka 28 persen. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukannya, dan ternyata presentasenya sudah mencapai 25%. "Artinya tinggal tiga persen lagi," lanjutnya.
Untuk mencapai target tersebut, PKS sudah melakukan berbagai strategi. Salah satunya dengan menyiapkan kadernya jauh-jauh hari. "Kader kami sudah dibekali dan diberi buku panduan tentang pemilu. Di dalamnya berisi tata cara pemilihan yang benar, cara berkampanye, dan petunjuk-petunjuk untuk saksi, mulai saksi tingkat TPS, PPS, dan PPK," ujarnya.
Ramram merasa bangga, karena kader PKS sangat solid. Ini terlihat dari antusiasme kader dalam sosialisasi pemilu pada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan seperti melakukan direct selling dan silaturahmi pada masyarakat. "Walaupun mereka tidak dikasih ongkos ataupun imbalan, mereka sudah bergerak," ungkapnya.
Semangat kader yang tinggi ini, terjadi karena pihaknya selalu memberikan pembinaan bagi kadernya. "Mereka selalu dikasih keyakinan dan harapan. Selain itu kami selalu menanamkan keikhlasan. Kami tekankan bahwa mereka bekerja untuk masyarakat," tambahnya.(han)

Kab Bandung Siap Jadi Barometer

BALEENDAH- Kendati hingga saat ini dana operasional pemilu di Kabupaten Bandung belum di terima, namun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung, mengaku, pihaknya sudah siap 100 persen untuk menggelar pemilu legislative April mendatang.
Hal tersebut dikatakan, ketua Panwaslu Kab. Bandung, Enjang surahman S.H saat ditemui Bandung Ekspres, kemarin (17/2). Dalam kesempatan itu persiapan menjelang pemilu legislative terutama menyangkut pengawasan pelaksanaan pemilu sudah sangat matang.
Salah satunya adalah, membentuk dan melantik hingga memberikan pembekalan kepada Panitia Pengawas hingga di tingkat Kecamatan (panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan. Tidak hanya itu, konsolidasi dan soliditas diantara anggota PPL dan panwascam sudah cukup baik.
Enjang menambahkan, kendati sampai saat ini dana untuk pemilu belum diterima, namun KPU Kab Bandung siap menjadi barometer pelaksanaan pemilu yang sukses dan aman di Bandung. “Soal dana bukan kendala, yang penting persiapan kita sudah matang termasuk untuk pengamanan pemilu nanti,” imbuhnya.
Untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif Enjang mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Bandung, dan instansi terkait lainnya. “InsyaAlloh, kita sudah siapkan segalanya termasuk memperhitungkan kondisi terburuk dan pengamananya,” kata Enjang.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Panwaslu Kab Bandung, Joko Pramono SH M.Si mengungkapkan sampai saat ini sudah ada beberapa kasus yang merupakan pelanggaran yang ditangani pihak Panwas.
Pelanggaran tersebut diantaranya adalah pengrusakan gambar salah satu partai dan pemasangan gambar caleg yang menutupi caleg lain. Namun demikian, lanjut Joko, kasus pelanggaran tersebut belum bisa ditindak lanjuti, karena belum cukup bukti pasalnya, kebanyakan pelapor tidak mau menjadi saksi, sehingga penanganannya sulit dilanjutkan.
Sementara isu menjawab pertanyaan seputar adanya caleg yang menggunakan izazah palsu ia mengatakan, Panwaslu sudah melakukan cek dan ricek pada perguruan tinggi bersangkutan.
" Sebenarnya itu bukan masalah izazah palsu melainkan izazah asli yang dipalsukan. Setelah saya cek, ke pimpinan perguruan tinggi dimaksud izazah mengakui bahwa izazah tersebut asli, sehingga Panwas memutuskan tidak ada masalah," lanjutnya. ia menegaskan, yang ada bukan dugaan pemalsuan ijasah, tetapi dugaan ijasah yang dipalsukan.
Sementara itu, mengenai pemasangan baligo caleg yang terkesan semrawut, ia menjelaskan bahwa itu bukan kewenangan panwas. Menurutnya, penertiban semacam itu kewenangan pemerintah, dalam hal ini Satpol PP, karena Panwas hanya bertugas mengawasi pemilu dan meneruskan laporan ke pihak yang berkopmpeten.
"Panwaslu bukan eksekutor, pemasangan atribut kampanye yang melanggar yang berkompeten menertibkannya adalah Satpol PP," tegasnya. (han)

PPK Banjaran Terkendala Dana

BANJARAN- Walaupun sempat vakum selama tiga bulan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjaran menyatakan kesiapannya menghadapi pemilu legislatif April mendatang. Namun dibalik kesiapannya itu, PPK mengaku masih terhambat masalah anggaran yang hingga kini belum juga turun.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris PPK Kec. Banjaran Maman Surahman, saat ditemui Bandung Ekspres di ruang kerjanya, (16/2) kemarin. Dalam kesempatan itu, Maman mengatakan, kesiapan yang dilakukannya sudah sangat matang termasuk melakukan konsolidasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap desa.
Belum turunnya honor untuk para petugas PPS, lanjut Maman, diakui merupakan faktor yang paling menghambat persiapan yang dilakukannya. Namun demikian, berkat pengertian yang diberikannya, para PPS itu tetap mau bekerja dengan maksimal mempersiapkan pelaksanaan pemilu nanti.
Menurut Maman, berdasarkan informasi yang diterimanya, dana untuk honor petugas PPS akan segera turun. "Dana itu pasti sudah ada, tapi kita belum tahu secara pasti kapan dana itu akan turun," tambahnya.
Karena itu, untuk membiayai petugas PPS selama ini, pihaknya masih mengandalkan swadaya anggota dan bantuan kepala desa masing-masing. “Alhamdulillah,para PPS itu tetap mau bekerja kendati sampai saat ini harus mengandalkan uang masing-masing,” kata Maman.
Belum turunnya anggaran pemilu, lanjut Maman, membuat sejumlah program lain terutama menyangkut masalah sosialisasi belum bisa dilaksanakan. Hal ini berdampak, sampai saat ini masih banyak warga yang belum tahu tata cara pemilihan. (han)

Nikah Tradisional Mulai Ditinggalkan

DIPONEGORO – Tren pernikahan rupanya terus mengikuti gejala modernisasi. Sebagian besar calon pengantin memilih melangsungkan upacara sacral tersebut secara modern. Hal itu setidaknya terungkap saat dihelatnya pameran pernikahan tradisional di Pusadai Jabar, Jalan Diponegoro, yang berakhir kemarin.

Koordinator pelaksana pameran Fordy menilai pernikahan bergaya tradisional mulai dilupakan. Itulah yang kemudian mendorongnya menggelar pameran. “Selain itu, untuk mengumpulkan komunitas-komunitas tradisional yang selama ini tersebar di Kota Bandung maupun di luar kota,” terangya kepada Bandung Ekspres, kemarin.

Fordy bersyukur pamerannya mendapat sambutan antusias. Selama tiga hari pelaksanaan, antusiasme warga kota untuk datang ke pameran cukup tinggi. “Antusiasme mereka cukup tinggi,” lanjutnya.

Sementara itu, istri pertama kiai kondang Abdullah Gymnastiar, Ninih Muthmainnah, mengimbau para istri untuk tidak terlalu mencintai suaminya. “Nanti akhirnya akan kecewa,” ujarnya saat talkshow bertema “Persiapan Menjelang Nikah” di arena pameran.

Teh Ninih -sapaan akrabnya- menambahkan, pernikahan bukan pekerjaan main-main. “Karena pernikahan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” ujarnya.

Dia kemudian mengungkapkan pengalamannya ketika menikahkan putri pertamanya, Gaidha Tsuraya. “Itu merupakan pengalaman yang sangat berharga. Ternyata antara teori dan kenyataan sangat jauh berbeda. Tapi lebih indah,” lanjutnya.

Menyinggung boleh atau tidaknya upacara tradisional dalam pernikahan, Ninih mengungkapkan bahwa itu sah-sah saja. “Asal itu tidak bertentangan dengan syariat,” tegasnya. Ia mencontohkan tradisi menarik bakakak ayam jangan dikaitkan dengan nasib pengantin ke depan.

“Jadi jika bagian sang istri lebih besar, terus hal dikaitkan dengan rezekinya yang akan lebih besar, itu baru nggak boleh,” ungkapnya.(han)