PPK dan PPS Kota Bandung Dikukuhkan

PETA– Sebanyak 150 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 30 kecamatan dan 453 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 151 kelurahan se-kota Bandung dikukuhkan oleh ketua KPU Kota Bandung, Drs. Heri Sapari, kemarin (18/2) di Hotel Grand Pasundan Jl. Peta Bandung.
Dalam sambutannya Heri mengatakan, Pengukuhan ini bertujuan untuk memantapkan legalitas dan legitimasi PPK dan PPS dalam melaksanakan amanah penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden 2009.
Heri menjelaskan, sebelumnya pada Oktober – Desember ada ketentun untuk membekukan PPK dan PPS. Namun, KPU kota Bandung tidak melaksanakan hal tersebut mengingat PPK dan PPS masih berkewajiban melaksanakan pemutakhiran atau validasi daftar pemilih di lapangan, juga kegiatan lain berkenaan dengan pemilu seperti melakukan sosialisasi.
“Apabila mereka dibekukan, maka mereka tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilu. Sehingga setiap produk pekerjaan mereka seperti hasil pendataan pemilih jadi tidak memiliki kekuatan hukum,” jelas Heri.
Heri berharap, dengan adanya pengukuhan ini, PPK dan PPS dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.
Sementara itu Kapolwiltabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Imam Budi Supeno yang turut hadir dalam kesempatan itu meminta, agar seluruh PPK dan PPS serta petugas pengamanan pemilu melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
Ia mengharapkan situasi kondusif waktu pilkada kemarin dapat terus dipertahankan di Jawa Barat, karena jika terjadi kisruh, akan berdampak pada perekonomian masyarakat.
"Masyarakt Indonesia ini belum seperti di Amerika. Di kita ini inginnya menang saja, tapi tidak siap kalah,” kata Kapolwil. Mengingat kondisi tersebut Kapolwil mengingatkan, potensi konflik dalam pemilu kali ini sangat mungkin ada,sehingga semua pihak diminta waspada dan senantiasa melakukan koordinasi sehingga potensi konflik tersebut bisa diminimalisir," katanya.
Di tempat yang sama Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda menyebutkan, bahwa Para petugas PPK, PPS dan KPU sebetulnya merupakan pejuang demokrasi, mengingat tugas dan resiko yang ditanggungnya sangat berat dan tidak sebanding dengan honor yang diperolehnya.
Kendati demikian Ayi berharap, para petugas PPK dan PPS ini agar berhati-hati dan senantiasa waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa mengganggu terhadap jalannya pemilu legislatif dan pemilu presiden yang tinggal sebentar lagi. (Han)

KPU Kewalahan Simpan Logistik - Sebagian Dititipkan di Polda Jabar

PETA – Terus berdatangannya logistik Pemilu 2009, Membuat KPU Kota Bandung kewalahan akibat tidak memiliki gudang yang aman untuk menyimpan barang tersebut. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, logistik yang sudah diterima itu untuk sementara sebagiannya disimpan di Aula KPU dan sebagiannya lagi dititipkan di Mapolda Jabar.
Demikian disampaikan, Ketua KPU Kota Bandung Drs. Heri Safari, usai pelantikan PPK dan PPS se-Kota Bandung di Hotel Grand Pasundan Jalan Peta, kemarin (18/2). Dijelaskan Heri, logistik yang sudah diterimanya saat ini adalah tinta pemilu sebanyak 10.924 botol, segel pemilu sebanyak 338.798 buah, dan surat suara sebanyak 1.248.000 lembar.
“Untuk surat suara, yang sudah diterima baru surat suara pemilihan DPR, sedangkan untuk DPRD tingkat Provinsi dan Kota, dan DPD belum kami terima,” katanya.
Mengingat keterbatasan sarana penyimpanan yang dimilikinya, lanjut Heri, pihaknya sudah melayangkan permintaan penggunaan salah satu ruangan di lapangan udara (lanud) Husein Sastranegara. Akan tetapi sampai saat ini, sambung Heri belum ada konfirmasi dari pihak lanud.
Pemilihan tempat penyimpanan logistik pemilu di lanud Husein, menurut Heri, didasarkan pada petimbangan anggaran menyewa gedung yang sangat kecil. "Anggaran untuk sewa gudang hanya Rp 2,5 juta per bulan, karena itu kami memilih lanud Husein sebagai alternatif. Jika menyewa ruangan milik swasta pasti anggaran tersebut tidak akan cukup," kata Heri seraya menyebutkan memerlukan ruangan sebesar 300 m2 untuk menampung semua logistik pemilu.
Lebih lanjut Heri mengungkapkan, Sampai saat ini logistik yang diterimanya baru mencapai 20 persen. Sedangkan untuk keperluan pemilu legislative dan pemilu Presiden pihaknya menargetkan seluruh logistik sudah diterima sebelum tanggal 30 Maret mendatang. " Targetnya H-10 sudah beres semua," katanya.
Sementara itu, terkait dana yang diterima KPU Kota Bandung dalam pemilu kali ini jumlahnya mencapai sebesar 46 Milyar. Namun demikian, Heri mengaku jumlah tersebut masih sangat kurang mengingat berdasarkan perhitungannya anggaran pemilu kali ini harusnya jauh lebih besar dari anggaran yang disediakan.
Untuk menutupi kekurangan itu, menurut Heri, pihaknya sedang mengusahakan mendapatkan bantuan dari dana APBD kota Bandung. Nantinya, dana tersebut selain akan digunakan untuk dana pemilu tapi juga sebagai uang kadeudeuh bagi petugas.
Namun demikian, untuk mendapatkan bantuan dari APBD, Heri mengaku masih terbentur terbentur belum adanya payung hukum yang mengatur hal itu. “Kita masih menunggu payung hukumnya. Seharusnya di minggu kedua sudah terbit, tapi sampai sekarang masih belum juga," pungkasnya. (han)

KPID Tegur 3 Stasiun TV - Diduga Melakukan Block Time Dalam Tayangan Talkshow

Jl. GARUT – Tiga stasiun Televisi lokal diduga melanggar peraturan kampanye dengan menayangkan acara talkshow yang hanya diikuti salah satu partai peserta pemilu tahun ini. Atas tayangan itu, Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jabar tengah meneliti kedua stasiun televisi itu, apakah sebelumnya menawarkan ke pada partai lain atau tidak.
Demikian disamapaikan Ketua KPID Jabar kepada wartawan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut, kemarin (18/2). Dalam kesempatan itu Dadang menduga, salah satu partai telah membeli jam tayang (block time) sehingga peserta talkshow hanya diikuti satu partai saja.
Menurut Dadang, jika berdasarkan hasil penelitiannya terbukti telah melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan teguran kepada 3 stasiun televisi itu.
"Tahap pertama kita akan melayangkan surat teguran dulu, namun jika setelah 2 kali ditegur acaranya masih berlanjut, kami akan pertimbangkan perijinannya," tegas Dadang.
Selain pelanggaran blocking time, lanjut Dadang, ada beberapa pelanggaran lain yang dilakukan lembaga penyiaran di Jabar. Jenis Pelanggarannya antara lain bentuk tayangan iklan atau pemberitaan salah satu partai yang tidak berimbang.
Di tingkat nasional, kata di, ada 2 stasiun TV yang terindikasi melanggar, sedangkan di Jabar sendiri indikasi pelanggaran terjadi di 6 lembaga penyiaran antara lain di 3 TV lokal, 2 radio swasta dan satu radio komunitas.
Dadang mengatakan, sanksi yang akan diterima lembaga penyiaran hanya berupa teguran. "Kita mengacu pada Undang-Undang penyiaran, bukan peraturan kampanye," katanya.
Lebih lanjut Dadang berharap kepada lembaga penyiaran untuk dapat membantu mensosialisasikan pemilu, karena lembaga penyiaran mempunyai kewajiban sosiologis dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Jadi ini bukan hanya kepentingan partai politik saja, melainkan merupakan kepentingan bersama.," ujarnya.
Dadang menambahkan, masyarakat memiliki hak akan informasi yang seluas-luasnya terkait aturan perundang-undangan tentang pemilu, caleg, partai, dan lainnya. Hal tersebut, kata dia, dijamin oleh UU.
"Media jangan menyembunyikan informasi, justru media berkewajiban menyampaikan iformasi seluas-luasnya kepada masyarakat," pungkas Dadang.(han)

Golput, Pilihan Sia-Sia

REGOL- Sejumlah Baligho, pamplet dan atribut kampanye lainnya yang dipasang calon legislator di tiap sudut jalan ternyata belum membuat masyarakat tertarik pada pemilu legisltaif April mendatang. Dari penelusuran Bandung Ekspres, Sejumlah warga yang berhasil diwawancara malah menunjukan kecenderungannya untuk tidak memilih alias golput.
Salah satunya adalah Cucun (34) warga kecamatan Regol. Menurutnya, sampai saat ini masih belum memikirkan apakah akan memilih pada pemilu nanti atau tidak. Pasalnya, Cucun mengaku sejumlah pemilu yang pernah diikutinya tidak pernah terasa manfaatnya "Hasil Pemilu nggak akan jauh berbeda. Para caleg hanya jual janji, tidak ada buktinya," ujar Cucun
Menurut Cucun, sebagai warga negara yang baik sebenarnya ia ingin memilih dalam pemilu legislative April mendatang. Namun yang membuatnya ragu adalah, para caleg yang ikut dalam pemilu kali ini terlihat masih sebatas manis dimulut saja. " Yang sudah pernah menjadi anggota DPRD, maupun yang belum pernah ngomongnya sama-sama manis, tapi kebanyakan kalau sudah jadi tak ada yang memikirkan nasib rakyat kecil,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Tatang (55), warga Sumedang yang berprofesi sebagai fotografer di alun-alun Bandung ini. Menurut pengakuannya, memilih atau ikut memilih baginya sama saja. Malah Tatang terkesan sinis terhadap sejumlah atribut kampanye yang dipasang disetiap sudut kota.
" Kalau melihat spanduk atau atribut kampanye lainnya saya malah merasa kota jadi sareukseuk (kumuh. Red) bukannya tertarik. Seharusnya mereka memberikan teladan bagi rakyatnya, jangan jauh-jauhlah, pasang atribut jangan sembarangan kalau mau membela kepentingan umum,” ujarnya.
Menanggapi fenomena Golput tersebut, pengamat politik Cecep Darmawan yang merupakan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengungkapkan, sebetulnya golongan putih (golput) merupakan hak masyarakat. Karena itu, Ia tidak setuju dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan golput.
Lebih jauh Cecep menegaskan, sikap apatis yang ditunjukan masyarakat terhadap pemilu kali ini adalah bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja para wakilnya yang sudah dipilih dalam pemilu sebelumnya. Karena dibiarkan tanpa upaya perbaikan dari para anggota legislative maka masyarakat cenderung bersikap membangkang kepada keharusannya sebagai warga negara.
"Ini simbol pembangkangan politik, karena anggota dewan kebanyakan tidak amanah," ujarnya. Kendati demikian, Cecep berharap masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya. Pasalnya, biarpun mayoritas anggota Legislatif terbukti tidak amanah terhadap nasib rakyatnya, namun di tengah yang tidak amanah itu pasti ada yang masih layak dipilih.
Hal senada diungkapkan Humas DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Ramram mansur Ramdhani. Menurut Ramram, tidak memilih (golput) adalah pilihan sia-sia. Dengan golput, kata dia, kesempatan untuk melakukan perubahan semakin tertutup. Akan berbeda jika tetap ikut memilih pada pemilu nanti.
"Golput itu sia-sia. Justru dengan memilih kita punya kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan ke depan, yang aturannya harus melalui sistem politik. Kalau masyarakat mulai mengabaikan pemilu, apa jadinya negara kita? Ini bahaya," ujarnya. (han)

Target Baru Tercapai 50% - Gerindra Siapkan 800 Ribu Kader

CITARUM- Target raihan suara Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Jawa Barat yang ditetapkan pusat baru tercapai 50 persennya. Dari penetapan 20 persen suara di Tatar Pasundan, baru bisa mencapai 10 persennya saja.
"Dari hasil evaluasi target peraihan suara, baru 10%. Ini tentu pekerjaan berat. Namun kami optimistis target itu bisa tercapai," ujar Ketua I Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Ishak saat ditemui Bandung Ekspres di kantornya, Jl. Citarum, Bandung, kemarin (17/2).
Menurutnya, untuk mencapai target yang ditetapkan DPP (Dewan Pengurus Pusat) Gerindra, pihaknya akan mengerahkan 800 ribu kader yang tersebar di seluruh daerah di Jawa Barat. .
Dijelaskan Ishak, para kader itu sudah terjun ke setiap desa dan kecamatan. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa strategi, salah satunya dengan memaksimalkan peran sayap partai.
Saat ini, kata Ishak, di Gerindra sudah ada tiga sayap partai, yaitu Tunas Indonesia Raya (Tidar), Perempuan Indonesia Raya (Pira), dan Satuan relawan Indonesia Raya (Satria).
"Fungsi dari sayap-sayap itu berbeda-beda, sesuai segmen yang dituju. Tidar akan difokuskan untuk menjaring suara di kalangan pelajar, mahasiswa dan seniman. Sementara Pira akan menjaring ibu-ibu rumah tangga," ujarnya.
Sedangkan Satria berfungsi untuk mengawal jalannya pemilu. "Nantinya personel Satria akan ditempatkan di setiap TPS untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," lanjutnya.
Ditanya persiapan menghadapi penghitungan suara, Ishak menyatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan calon saksi. "Berapa saksi yang diperlukan sedang didaftar. Rencananya nanti tiap TPS akan ada dua saksi," ujarnya. Pihaknya juga mengagendakan, pada Maret nanti akan diadakan pelatihan bagi seluruh saksi. "Mereka akan dilatih mengenai cara mencontreng yang benar, cara menghitung suara, sampai proses pelaporan suara," katanya, seraya menambahkan, selain di tingkat TPS, pihaknya sudah menyiapkan saksi di tingkat desa dan kecamatan.
Kepada para caleg Gerindra ia berpesan supaya tidak mengumbar janji, tetapi selalu berusaha untuk mewujudkan visi dan misi partai. "Yaitu mengembalikan Indonesia sebagai negara agraris," katanya.(han)

Suara Anak Muda Andalan PKS

SOEKARNO HATTA- Suara anak muda menjadi andalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada Pemilu nanti, Dewan Pengurus Wilayah PKS (DPW PKS) Jawa Barat, akan mengandalkan suara kaum muda dalam mendulang suara.
Daerah seperti Bekasi, Depok, Bandung dan Sukabumi diklaim bakal menjadi sumber suara potensial PKS. "Namun secara umum kekuatan kami merata di seluruh Jabar," ucap Ramram Mansur Ramdhani, staf Humas DPW PKS Jabar, saat ditemui Bandung Ekspres di kantornya Jl. Soekarno Hatta No. 538 A Bandung, kemarin.
Menurut Ramram, target itu ditetapkan, sebab saat ini partainya diidentikkan dengan anak muda. "Karena itu kita fokuskan untuk menjaring suara anak muda," tuturnya.
Tidak tanggung-tanggung, untuk raihan suara di Jawa Barat, pihaknya sudah mematok angka 28 persen. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukannya, dan ternyata presentasenya sudah mencapai 25%. "Artinya tinggal tiga persen lagi," lanjutnya.
Untuk mencapai target tersebut, PKS sudah melakukan berbagai strategi. Salah satunya dengan menyiapkan kadernya jauh-jauh hari. "Kader kami sudah dibekali dan diberi buku panduan tentang pemilu. Di dalamnya berisi tata cara pemilihan yang benar, cara berkampanye, dan petunjuk-petunjuk untuk saksi, mulai saksi tingkat TPS, PPS, dan PPK," ujarnya.
Ramram merasa bangga, karena kader PKS sangat solid. Ini terlihat dari antusiasme kader dalam sosialisasi pemilu pada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan seperti melakukan direct selling dan silaturahmi pada masyarakat. "Walaupun mereka tidak dikasih ongkos ataupun imbalan, mereka sudah bergerak," ungkapnya.
Semangat kader yang tinggi ini, terjadi karena pihaknya selalu memberikan pembinaan bagi kadernya. "Mereka selalu dikasih keyakinan dan harapan. Selain itu kami selalu menanamkan keikhlasan. Kami tekankan bahwa mereka bekerja untuk masyarakat," tambahnya.(han)

Kab Bandung Siap Jadi Barometer

BALEENDAH- Kendati hingga saat ini dana operasional pemilu di Kabupaten Bandung belum di terima, namun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung, mengaku, pihaknya sudah siap 100 persen untuk menggelar pemilu legislative April mendatang.
Hal tersebut dikatakan, ketua Panwaslu Kab. Bandung, Enjang surahman S.H saat ditemui Bandung Ekspres, kemarin (17/2). Dalam kesempatan itu persiapan menjelang pemilu legislative terutama menyangkut pengawasan pelaksanaan pemilu sudah sangat matang.
Salah satunya adalah, membentuk dan melantik hingga memberikan pembekalan kepada Panitia Pengawas hingga di tingkat Kecamatan (panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan. Tidak hanya itu, konsolidasi dan soliditas diantara anggota PPL dan panwascam sudah cukup baik.
Enjang menambahkan, kendati sampai saat ini dana untuk pemilu belum diterima, namun KPU Kab Bandung siap menjadi barometer pelaksanaan pemilu yang sukses dan aman di Bandung. “Soal dana bukan kendala, yang penting persiapan kita sudah matang termasuk untuk pengamanan pemilu nanti,” imbuhnya.
Untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif Enjang mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Bandung, dan instansi terkait lainnya. “InsyaAlloh, kita sudah siapkan segalanya termasuk memperhitungkan kondisi terburuk dan pengamananya,” kata Enjang.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Panwaslu Kab Bandung, Joko Pramono SH M.Si mengungkapkan sampai saat ini sudah ada beberapa kasus yang merupakan pelanggaran yang ditangani pihak Panwas.
Pelanggaran tersebut diantaranya adalah pengrusakan gambar salah satu partai dan pemasangan gambar caleg yang menutupi caleg lain. Namun demikian, lanjut Joko, kasus pelanggaran tersebut belum bisa ditindak lanjuti, karena belum cukup bukti pasalnya, kebanyakan pelapor tidak mau menjadi saksi, sehingga penanganannya sulit dilanjutkan.
Sementara isu menjawab pertanyaan seputar adanya caleg yang menggunakan izazah palsu ia mengatakan, Panwaslu sudah melakukan cek dan ricek pada perguruan tinggi bersangkutan.
" Sebenarnya itu bukan masalah izazah palsu melainkan izazah asli yang dipalsukan. Setelah saya cek, ke pimpinan perguruan tinggi dimaksud izazah mengakui bahwa izazah tersebut asli, sehingga Panwas memutuskan tidak ada masalah," lanjutnya. ia menegaskan, yang ada bukan dugaan pemalsuan ijasah, tetapi dugaan ijasah yang dipalsukan.
Sementara itu, mengenai pemasangan baligo caleg yang terkesan semrawut, ia menjelaskan bahwa itu bukan kewenangan panwas. Menurutnya, penertiban semacam itu kewenangan pemerintah, dalam hal ini Satpol PP, karena Panwas hanya bertugas mengawasi pemilu dan meneruskan laporan ke pihak yang berkopmpeten.
"Panwaslu bukan eksekutor, pemasangan atribut kampanye yang melanggar yang berkompeten menertibkannya adalah Satpol PP," tegasnya. (han)

PPK Banjaran Terkendala Dana

BANJARAN- Walaupun sempat vakum selama tiga bulan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjaran menyatakan kesiapannya menghadapi pemilu legislatif April mendatang. Namun dibalik kesiapannya itu, PPK mengaku masih terhambat masalah anggaran yang hingga kini belum juga turun.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris PPK Kec. Banjaran Maman Surahman, saat ditemui Bandung Ekspres di ruang kerjanya, (16/2) kemarin. Dalam kesempatan itu, Maman mengatakan, kesiapan yang dilakukannya sudah sangat matang termasuk melakukan konsolidasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap desa.
Belum turunnya honor untuk para petugas PPS, lanjut Maman, diakui merupakan faktor yang paling menghambat persiapan yang dilakukannya. Namun demikian, berkat pengertian yang diberikannya, para PPS itu tetap mau bekerja dengan maksimal mempersiapkan pelaksanaan pemilu nanti.
Menurut Maman, berdasarkan informasi yang diterimanya, dana untuk honor petugas PPS akan segera turun. "Dana itu pasti sudah ada, tapi kita belum tahu secara pasti kapan dana itu akan turun," tambahnya.
Karena itu, untuk membiayai petugas PPS selama ini, pihaknya masih mengandalkan swadaya anggota dan bantuan kepala desa masing-masing. “Alhamdulillah,para PPS itu tetap mau bekerja kendati sampai saat ini harus mengandalkan uang masing-masing,” kata Maman.
Belum turunnya anggaran pemilu, lanjut Maman, membuat sejumlah program lain terutama menyangkut masalah sosialisasi belum bisa dilaksanakan. Hal ini berdampak, sampai saat ini masih banyak warga yang belum tahu tata cara pemilihan. (han)

Nikah Tradisional Mulai Ditinggalkan

DIPONEGORO – Tren pernikahan rupanya terus mengikuti gejala modernisasi. Sebagian besar calon pengantin memilih melangsungkan upacara sacral tersebut secara modern. Hal itu setidaknya terungkap saat dihelatnya pameran pernikahan tradisional di Pusadai Jabar, Jalan Diponegoro, yang berakhir kemarin.

Koordinator pelaksana pameran Fordy menilai pernikahan bergaya tradisional mulai dilupakan. Itulah yang kemudian mendorongnya menggelar pameran. “Selain itu, untuk mengumpulkan komunitas-komunitas tradisional yang selama ini tersebar di Kota Bandung maupun di luar kota,” terangya kepada Bandung Ekspres, kemarin.

Fordy bersyukur pamerannya mendapat sambutan antusias. Selama tiga hari pelaksanaan, antusiasme warga kota untuk datang ke pameran cukup tinggi. “Antusiasme mereka cukup tinggi,” lanjutnya.

Sementara itu, istri pertama kiai kondang Abdullah Gymnastiar, Ninih Muthmainnah, mengimbau para istri untuk tidak terlalu mencintai suaminya. “Nanti akhirnya akan kecewa,” ujarnya saat talkshow bertema “Persiapan Menjelang Nikah” di arena pameran.

Teh Ninih -sapaan akrabnya- menambahkan, pernikahan bukan pekerjaan main-main. “Karena pernikahan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” ujarnya.

Dia kemudian mengungkapkan pengalamannya ketika menikahkan putri pertamanya, Gaidha Tsuraya. “Itu merupakan pengalaman yang sangat berharga. Ternyata antara teori dan kenyataan sangat jauh berbeda. Tapi lebih indah,” lanjutnya.

Menyinggung boleh atau tidaknya upacara tradisional dalam pernikahan, Ninih mengungkapkan bahwa itu sah-sah saja. “Asal itu tidak bertentangan dengan syariat,” tegasnya. Ia mencontohkan tradisi menarik bakakak ayam jangan dikaitkan dengan nasib pengantin ke depan.

“Jadi jika bagian sang istri lebih besar, terus hal dikaitkan dengan rezekinya yang akan lebih besar, itu baru nggak boleh,” ungkapnya.(han)